#KEMENTERIAN SOSIAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merevisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2016-2036 untuk merespons perubahan struktur dan pola ruang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT terkait dugaan penggunaan dana yang melanggar ...

Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan ...

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyelidiki laporan dugaan penipuan dan keterangan pemalsuan akta otentik, dengan terlapor petinggi organisasi kemanusiaan Aksi Cepat ...

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas gangguan operasional LRT di ...

Kementerian Sosial akan memanggil pemimpin Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminta keterangan berkenaan dengan tuduhan penyelewengan dana umat yang dilayangkan kepada organisasi kemanusiaan tersebut. ...

Ketua Forum Zakat Bambang Suherman menyebut lembaga bukan bagian dari organisasi dan ekosistem pengelola zakat menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. ...

Soal tunjangan negara bagi wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi muncul lagi ketika ada berita di sebuah media yang memberitakannya sehabis pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Sumsel ...

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membidik sebanyak 81.000 rumah tangga miskin di 17 kabupaten/kota untuk menjalankan program kemandirian pangan yang dijalankan sejak November 2022. Kepala ...

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan data kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang ada di lapangan lebih besar dari yang dilaporkan di laman siagapmk.id. ...