#FRAKSI GOLKAR DPRD SUMSEL

Menyikapi hal itu pemerintah Kota Padang berinisiatif melarang iklan rokok di ruang publik di kota itu sebagai upaya melindungi anak. Awalnya Padang sudah memiliki Perda Kawasan tanpa Rokok yang ...

Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2020 akhirnya diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena tidak tercapai kuorum ...

Fraksi Partai Golkar (FPG)DPRD Sumatera Selatan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memaksimalkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau ...

Rapat paripurna DPR menyetujui dilakukannya revisi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis memanggil empat tersangka kasus suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun 2018. Empat ...

Berdasarkan data BPJS, penduduk Sumatera Selatan yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) baru mencapai 60 persen. Juru bicara Fraksi ...

Delapan fraksi DPRD Kota Palembang terdiri dari PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai Nasional Demokrat ...

Sebanyak sembilan fraksi DPRD Sumatera Selatan menyampaikan pemandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur Sumsel atas APBD 2017. ...

Sejumlah anggota fraksi DPRD Palembang menyampaikan beberapa keluhan masyarakat yang mereka terima terkait perkembangan kota Palembang dan meminta agar hal itu tidak ...

Tujuh dari delapan fraksi DPRD Kota Palembang tegas menolak rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perparkiran yang disampaikan inisiator fraksi golkar. ...