7 Fraksi DPRD Palembang tolak usulan raperda parkir

id dprd palembang,akhmad najib,raperda,parkir

7 Fraksi DPRD Palembang tolak usulan raperda parkir

Tujuh dari delapan fraksi DPRD Kota Palembang menolak rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perparkiran, Senin (28/5) (ANTARA News Sumsel/Kiki Wulandari/Erwin Matondang/18)

....Inisiator membuat raperda ini untuk memperdalam kajian tentang perpakiran, tarif yang lebih jelas dan menjadikan parkir ini lebih tertib....
Palembang (ANTARA News Sumsel) - Tujuh dari delapan fraksi DPRD Kota Palembang tegas menolak rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perparkiran yang disampaikan inisiator fraksi golkar.

"Dari usulan yang disampaikan oleh inisiator, dominan fraksi menolak," ujar Ketua DPRD Kota Palembang Dharmawan usai rapat paripurna VII di Palembang, Senin.

Apa yang menjadi keputusan fraksi harus dihargai. Pada dasarnya raperda inisiatif ini sangat baik untuk masyarakat. 

"Kami mengetahui bahwa persoalan parkir ini masih banyak mengalami kendala," kata dia. 

Inisiator DPRD Kota Palembang M Hidayat mengatakan tujuan raperda ini merumuskan permasalahan hukum dan pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir. 

Ia menyayangkan dominasi fraksi yang menolak usualan raperda inisiatif untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah kota Palembang. Menurutnya mungkin beberapa fraksi tersebut belum memahami fungsi dan tugas anggota DPRD dan peran serta untuk membuat aturan dan peraturan. 

"Disini bukan saya men 'justice' pengetahuan kawan-kawan difraksi, masyarakat bisa menilai sendiri. Nanti panitia khusus yang diwakilkan oleh beberapa fraksi bisa menunjukkan bahkan turun langsung alasan mereka menolak," katanya.

Sementara itu Pjs Walikota Palembang, Akhmad Najib mengatakan pemerintah kota Palembang sebenarnya mendukung raperda perparkiran. Ia tidak menampik bahwa masih ditemukan kebocoran parkir yang seharusnya pajak parkir masuk ke kas negara.

"Inisiator membuat raperda ini untuk memperdalam kajian tentang perpakiran, tarif yang lebih jelas dan menjadikan parkir ini lebih tertib,"
katanya.

Menurut Najib, beberapa fraksi yang menolak mungkin belum paham dengan mekanisme padahal sudah jelas ada naskah akademiknya.