Tim Pagarapat PT BAP jadi model penanganan konflik satwa di Sumatera

Selasa, 28 April 2026 15:26 WIB

Peresmian Posko Tim Pasukan Gajah Reaksi Cepat (Pagarapat) di area perkebunan PT BAP, Air Sugihan, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, Senin (27/4/2026). (ANTARA/HO/PT.BAP)

Tim ini istimewa dan menjadi kebanggaan bersama. Mereka menjaga dan melindungi agar tidak ada korban, baik dari pihak masyarakat maupun satwa

Palembang (ANTARA) - PT Bumi Andalas Permai (PT BAP) bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta unsur pemerintah Kecamatan Air Sugihan meresmikan Posko Tim Pasukan Gajah Reaksi Cepat (Pagarapat) di area perkebunan PT BAP, Air Sugihan, Kabupaten OKI, Sumsel, Senin (27/4/2026) .

Posko ini diharapkan menjadi pusat koordinasi penanganan konflik manusia dan gajah di kawasan lanskap Sugihan–Simpang Heran.

Tim Pagarapat merupakan program multipihak yang dibentuk sejak 2024 untuk mendukung kehidupan berdampingan antara manusia dan Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus).

Posko tersebut berada di wilayah konsesi PT BAP yang berbatasan dengan Desa Bukit Batu, Desa Banyu Biru, Desa Simpang Heran, Desa Srijaya Baru, dan Desa Jadimulya.

Dalam operasionalnya, tim ini melibatkan 25 masyarakat perwakilan lima desa, petugas BKSDA Sumsel, petugas KPH, serta personel perusahaan.

Perwakilan Manajemen PT BAP, Iwan Setiawan, mengatakan perusahaan bersama pemerintah dan masyarakat berkomitmen menekan angka interaksi negatif antara manusia dan satwa melalui pemantauan gajah serta pengelolaan habitat yang lestari.

Menurutnya, kawasan Sugihan–Simpang Heran merupakan salah satu kantong habitat penting yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

“Posko Pagarapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pemantauan untuk berbagai kegiatan konservasi dan penanganan satwa liar, terutama gajah sumatera di lanskap Sugihan-Simpang Heran,” ujar Iwan saat menyampaikan sambutan.

Ia menjelaskan, pembentukan posko berawal dari konflik yang kerap terjadi antara masyarakat dengan kawanan gajah liar. Karena itu, kehadiran tim ini diharapkan mampu memberi perlindungan bagi warga sekaligus memastikan satwa tetap aman di habitatnya.

“Tim ini istimewa dan menjadi kebanggaan bersama. Mereka menjaga dan melindungi agar tidak ada korban, baik dari pihak masyarakat maupun satwa,” katanya.

Iwan juga menceritakan salah satu upaya pemantauan melalui pemasangan GPS collar pada induk gajah terbesar yang menjadi pemimpin kelompok. Namun di lapangan, perilaku satwa kerap menunjukkan hal tak terduga.

“Kita berharap pergerakan mereka bisa terpantau dari gerakan induk yang diikuti kawanan lain. Tapi gajah ini pintar, induk besar tadi justru diam, sementara yang lain keluar,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten OKI, Muktaqid, menilai pendekatan penanganan konflik satwa saat ini jauh lebih baik dibanding masa lalu. Jika sebelumnya penanganan dilakukan secara sporadis menggunakan suara keras, api obor, atau sirene, kini pola kerja dilakukan lebih terencana dan terstruktur.

“Dulu ditangani secara sporadis, dengan suara, api obor, sirene, dan sebagainya. Tapi sekarang lebih terprogram dan terstruktur,” katanya.

Sementara itu, Kepala BKSDA Provinsi Sumsel, Daniwari Widiyanto menyebut pengaktifan Tim Pagarapat dapat menjadi model penanganan konflik satwa di Sumatera.

Menurutnya, Sumsel memiliki enam kantong habitat gajah, yakni Sungai Harapan, Benakat, Lalan, Mesuji, Gubung Raya, dan Sugihan-Simpang Heran, yang masing-masing memiliki karakter berbeda.

“Kita akan membuat roadmap, mengadakan FGD, dan menyiapkan agenda besar berupa aturan baru terkait areal konservasi. Akan kami sampaikan ke pusat, sehingga Sugihan-Simpang Heran menjadi areal prioritas,” jelas Daniwari.

Posko Tim Pagarapat diresmikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel melalui Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE, Syafrul Yunardy. Dalam sambutannya, Syafrul mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menangani konflik satwa liar di wilayah tersebut.

“Tempat hidup gajah itu tanggung jawab pemerintah provinsi yang dikelola perusahaan. Ada camat karena ada warga. Jadi penanganan gajah ini tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Ini kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” ujar Syafrul.

Posko Pagarapat berada di area perkebunan yang dilengkapi kanal di sisi kiri dan kanan kawasan. Di lokasi tersebut juga terdapat menara pantau yang dapat digunakan untuk memonitor pergerakan satwa maupun mendeteksi titik api sejak dini.

Usai peresmian, rombongan PT BAP, BKSDA Sumsel, Dinas Kehutanan Sumsel, dan Pemkab OKI melanjutkan kunjungan ke Pusat Konservasi Gajah Jalur 21–SM Padang Sugihan. Di lokasi itu, rombongan meninjau kondisi gajah serta mendengar penjelasan dari 30 mahout yang bertugas menjaga dan memelihara satwa tersebut.(***)