PLN Baturaja gandengBPN terbitkan sertifikat tapak menara transmisi

Ogan Komering Ulu, Sumsel (ANTARA) - PT PLN Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk menerbitkan dua sertifikat tanah di lokasi menara transmisi guna menjaga keandalan pasokan listrik dan memperkuat pengelolaan aset strategis negara.

Manajer PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Baturaja, Sugandhi di Baturaja, Selasa, mengatakan bahwa sebanyak dua sertifikat menara transmisi diterbitkan untuk seksi Bukit Asam-Baturaja (BKSAM-BTRJA) T.166 dan T.167.

Dia mengatakan,l penerbitan sertifikat ini menandai langkah penting PLN dalam memastikan kejelasan status hukum lahan dan menara transmisi yang menjadi tulang punggung penyaluran listrik di wilayah Sumatera Selatan.

Sertifikat yang diterbitkan mencakup informasi teknis, batas kepemilikan, serta legalitas tanah yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan operasi jaringan listrik tegangan tinggi.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara tim internal PLN dengan BPN OKU," katanya.

Menurut dia, terbitnya dua sertifikat tower section BKSAM-BTRJA ini adalah wujud nyata keseriusan PLN dalam mengamankan aset strategis milik negara.

"Dokumen ini akan menjadi landasan penting bagi PLN dalam melakukan pengembangan jaringan dan memastikan pasokan listrik tetap andal untuk masyarakat," jelas Sugandhi.

Sementara, General Manager PLN UIP3B Sumatera, Amiruddin menambahkan bahwa penerbitan sertifikat ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung program strategis PLN untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan infrastruktur kelistrikan.

Dengan adanya kejelasan status hukum aset, pihaknya dapat lebih fokus pada pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik yang andal dan berkelanjutan, demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

Selain itu, lanjut dia, dengan status kepemilikan lahan yang jelas, potensi sengketa aset dapat diminimalkan sehingga operasional dan pemeliharaan jaringan listrik bisa dilakukan lebih efektif dan efisien.

"Program sertifikasi aset transmisi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan jangka panjang bagi infrastruktur kelistrikan nasional," tegasnya.