Sementara itu, peneliti dari ICRAF Indonesia Tania Benita mengatakan IYB menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Pendekatan ini memberikan ruang bagi kolaborasi multipihak serta mendorong akses petani kecil ke pasar berkelanjutan tanpa harus menjalani sertifikasi individu yang mahal dan rumit," ujarnya.
Sosialisasi ini juga merespons perkembangan kebijakan global, seperti regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang menuntut transparansi asal-usul komoditas yang diperdagangkan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program riset-aksi Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) yang didukung Pemerintah Kanada. Program ini berfokus pada penguatan tata kelola bentang alam dan ketangguhan iklim di tiga provinsi, termasuk Sumatera Selatan.
"Harapannya, IYB dapat diadopsi lebih luas oleh daerah lain sebagai tolok ukur tata kelola perkebunan berkelanjutan yang adil, inklusif, dan kompetitif," kata Tania.
Bappenas-ICRAF sosialisasikan program IYB di Sumsel
Bappenas dan ICRAF Indonesia memperkenalkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) untuk membantu komoditas perkebunan di Sumatera Selatan bersaing di pasar global. ANTARA/HO-ICRAF
