DJPb Sumsel: Pengelolaan keuangan hadapi tantangan terkait efisensi

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan menyatakan pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan khusus pada 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Kepala DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto di Palembang, Sabtu, mengatakan pelaksanaan fiskal Sumsel memang sudah stabil, tapi masih dihadapkan beberapa tantangan khususnya sepanjang 2025 yang memasuki triwulan II.

Ia mejelaskan tantangan pertama datang dari kebijakan pemerintah yang telah menerapkan efisiensi anggaran sejalan dengan Inpres Nomor 1/2025. Sehingga, hal itu telah memengaruhi kondisi fiskal terutama dampak terhadap kinerja belanja APBN 2025.

Kedua, terjadinya kontraksi pada kinerja pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga 20,72 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan terjadi perlambatan dari semua sumber pendapatan, serta pendapatan asli daerah yang juga turun 2,28 persen, pendapatan transfer turun 23,98 persen dan pendapatan lainnya terkoreksi hingga 75,83 persen.

“Tentu efisiensi juga berdampak pada pemerintah daerah, karena sebagian besar pendapatan daerah bergantung pada sektor yang selama ini memang mendapatkan belanja dari APBN seperti hotel atau akomodasi,” jelasnya.

Ketiga, dari sisi penurunan PNBP BLU itu pada triwulan I/2025, akan tetapi kondisi itu hanya dipengaruhi oleh perbedaan pelaporan atau adanya perubahan status dari Universitas Sriwijaya yang sebelumnya BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Keempat, persoalan yang juga masih menjadi catatan yaitu kondisi pertumbuhan belanja di daerah yang tidak merata. Sebab, realisasi belanja daerah di triwulan I/2025 mengalami pertumbuhan 14,64 persen secara yoy, sedangkan dari sisi belanja transfer mengalami penurunan signifikan 36,02 persen yoy.

“Jadi secara total membaik, tapi ada ketimpangan dalam beberapa jenis belanja. Jadi kita harapkan ke depan pertumbuhannya pada semua jenis belanja,” kata Rahmadi.