"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama, silakan nanti didiskusikan," ujar Wapres.
Pada kesempatan itu, Gibran juga meminta agar Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani sekolah-sekolah yang rusak.
Selain itu, Wapres turut meminta para kepala dinas pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," kata Gibran.
Gibran didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin.
Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi, karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres: Program zonasi baik, tapi jumlah guru belum merata
