Sembilan satker Kemenkumham Sumsel ikuti kontestasi penilaian WBK

Palembang (ANTARA) - Sembilan satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan diusulkan mengikuti kontestasi penilaian wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada 2024 ini.

"Sembilan satker pemasyarakatan dan imigrasi yang diusulkan mengikuti kontestasi tersebut adalah satker yang telah meraih predikat WBK dari Menpan-RB beberapa tahun sebelumnya," kata Kepala Divisi Administrasi sekaligus Ketua Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti, di Palembang, Ahad.

Dia menjelaskan, satker yang telah berpredikat WBK yang diikutkan kontestasi itu yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang, Lapas Kelas II B Muara Enim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Lapas Kelas I Palembang, Bapas Kelas I Palembang, Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Kelas II A Banyuasin, dan Lapas Kelas II B Sekayu.

Sedangkan satker yang meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim, kata Kadivmin Rahmi.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menambahkan sebagai instansi pembina, pihaknya konsisten menjalankan pembangunan zona integritas sampai ke seluruh satuan kerja.

Predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang diberikan Menpan-RB tak hanya diraih
sembilan satker pemasyarakatan dan imigrasi, namun juga diraih Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.

Salah satu satker di daerah ini yakni Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang yang telah meraih WBK pada 2023, baru-baru ini menjadi sasaran kunjungan dari LPKA Kelas I Tangerang dalam rangka studi tiru pembangunan zona integritas.

"Saya berharap pembangunan zona integritas (ZI) WBK dan WBBM benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi contoh pembangunan zona integritas daerah lain," ujar Kakanwil Ilham Djaya.*