Palembang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menurunkan tim Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus untuk melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna mencegah pengurangan takaran pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Untuk mencegah pengurangan takaran pengisian BBM kendaraan masyarakat pada momen mudik Lebaran 2024, gencar dilakukan sidak ke SPBU di wilayah hukum Polda Sumsel," kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, di Palembang, Ahad.
Menurut dia, kegiatan sidak dalam sepekan ini dilakukan di SPBU wilayah Kota Palembang dan Indralaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan jalur lintasan arus mudik.
Kegiatan tersebut terus dilakukan sewaktu-waktu di SPBU dalam wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu untuk memastikan tidak terjadi pengurangan takaran BBM yang dapat merugikan masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
"Kami bersama Tim Pengawas Metrologi Dinas Perdagangan Sumsel berupaya menjamin kestabilan, kelancaran dan ketersediaan BBM serta meminimalkan terjadinya potensi penyimpangan dan ketidak sesuaian dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam kegiatan sidak di SPBU
24.302.23 di kawasan Jalan Palembang - Indralaya, dilakukan oleh Tim Pengawas Metrologi Dinas Perdagangan Sumsel dipimpin Sherly Imela Nasution selaku Kabid Metrologi dan Tim Subdit I Indagsi Dditreskrimsus Polda Sumsel dipimpin Iptu Anita.
Dalam sidak itu kedua tim bersama-sama melakukan pengecekan terhadap mesin yang digunakan untuk pengisian BBM (nozzele) serta dilakukan pengujian akurasi takarannya (tera).
Dalam kegiatan itu, petugas tidak menemukan penyimpangan atau pelanggaran, karena batas kesalahan yang diizinkan yakni dalam 20 liter lebih kurangnya (plus minusnya) 0,5 persen atau 100 mili liter (ml).
"Kami mengapresiasi SPBU yang telah melakukan penjualan BBM sesuai ketentuan, jika dalam sidak ditemukan penyimpangan dan ketidak sesuaian dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum," kata Kabid Humas Polda Sumsel.
Berita Terkait
BKKBN RI sebut Provinsi Sumsel "on the track" penurunan stunting
Selasa, 30 April 2024 19:09 Wib
PLN tingkatkan kehandalan pasokan bagi pelanggan di Baturaja Sumsel
Selasa, 30 April 2024 19:07 Wib
Tim RuKI Kemenkumham Sumsel edukasi kekayaan intelektual ke siswa SMK
Selasa, 30 April 2024 18:21 Wib
Pertamina Patra Niaga menggelar donor darah di Palembang
Selasa, 30 April 2024 18:07 Wib
Masata Sumsel minta Menhub tinjau ulang pencabutan bandara internasional
Selasa, 30 April 2024 18:05 Wib
BKKBN dan ANTARA Biro Sumsel jalin kerja sama edukasi program pengentasan stunting
Selasa, 30 April 2024 17:13 Wib
Menteri PPPA: Peringatan Hari Kartini momentum perempuan untuk bersatu
Selasa, 30 April 2024 16:20 Wib
Bupati OKU tekankan pejabat baru dilantik berinovasi dalam pembangunan
Selasa, 30 April 2024 16:17 Wib