Masyarakat OKU Sumsel diminta segera jalani vaksin penguat dosis kedua

Baturaja (ANTARA) - Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan diminta segera divaksin penguat (booster) dosis kedua, sebagai pelengkap pembentukan kekebalan tubuh agar terhindar dari penyebaran COVID-19.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan OKU, Dedi Wijaya melalui Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi, Yunius di Baturaja, Kamis mengatakan, program vaksinasi booster kedua COVID-19 bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas sudah dimulai sejak 24 Januari 2023 secara serentak di seluruh Indonesia.

Untuk Kabupaten OKU sendiri sejak mulai diluncurkan hingga saat ini pemberian vaksin penguat dosis kedua sudah menyentuh 1.486 jiwa atau 5,15 persen.

Untuk itu, kata dia, bagi masyarakat yang sudah divaksin penguat dosis pertama diminta segera datang ke tempat pelayanan vaksinasi terdekat guna disuntik vaksin lanjutan.

Sama seperti syarat vaksinasi sebelumnya, tiket vaksinasi diutamakan untuk mereka yang sudah lebih dari 6 bulan mendapatkan vaksinasi booster pertama.

"Untuk syarat usia pemberian vaksin lanjutan ini bagi mereka yang usianya 18 tahun keatas," katanya menjelaskan.

Yunius menjelaskan, pemberian vaksin penguat kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan antibodi dan memperpanjang perlindungan.

Hal ini sesuai dengan Imendagri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi Menuju Endemi.

"Untuk mempercepat pemberian vaksin penguat kedua ini kami sudah mengintruksikan petugas kesehatan di seluruh puskesmas agar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya divaksin lanjutan supaya benar-benar terhindar dari COVID-19," ujarnya.

Berdasarkan data dari Dinkes OKU, total cakupan vaksinasi primer tahap pertama di daerah itu hingga saat ini sudah mencapai 82,8 persen atau sebanyak 215.952 jiwa yang sudah divaksin dari 310.983 target sasaran.

Kemudian, dosis kedua 69,4 persen, vaksin penguat dosis pertama 24,8 persen, booster lanjutan untuk nakes sekitar 50 persen dan 5,15 persen untuk masyarakat umum.