Presiden tegaskan tidak ada impor aspal pada 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak ada impor aspal pada dua tahun mendatang atau hingga 2024 karena industri dalam negeri akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuat jalan itu. “Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton (Sulawesi Tenggara). BUMN silahkan, swasta silahkan, join dengan asing silahkan,” kata Presiden Jokowi usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, sebagaimana tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kementerian PUPR perkenalkan inovasi aspal karet di Dubai Expo

Presiden Jokowi mengatakan Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun, lanjutnya, Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.

“Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor terus,” ujar Presiden Jokowi.

Karena itu Presiden memerintahkan para menteri untuk mengkaji upaya pengembangan industri aspal di Buton. Dia menginginkan terdapat hilirisasi aspal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.
 

“Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton, karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya, hilirisasi industri aspal di Buton juga akan meningkatkan pendapatan negara, diantaranya melalui penerimaan pajak.

“Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan ada di sini, sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal,” kata Presiden Jokowi.

Berdasarkan keterangan dari laman resmi Kementerian PUPR, aspal dari Buton (asbuton) memiliki keunggulan mutu yang lebih baik dari aspal minyak

Penggunaan asbuton juga diperkirakan dapat menghemat devisa karena akan mengurangi impor aspal minyak yang tinggi.

Penggunaan asbuton juga mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena asbuton olahan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.