DJPb ingatkan pemda di Sumsel serap APBN respons ketidakpastian global

Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan mengakselerasi penyerapan APBN untuk merespons ketidakpastian global.

Kepala DJPb Kantor Wilayah Sumsel Lydia K. Christianty di Palembang, Selasa, mengatakan sejauh ini pemulihan ekonomi di Sumsel masih berjalan on track (sesuai rencana), namun perlu mewaspadai berbagai gejolak ekonomi baik yang berasal dari global maupun nasional.

“Saat ini dunia dalam ancaman krisis pangan dan energi, serta inflasi yang tinggi. Pemda-pemda harus merespons ini dengan mengakselerasi penyerapan APBN,” kata dia.

Dana yang bersumber dari APBN ini diharapkan segera mengalir ke daerah-daerah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ini.

APBN diharapkan terus berperan dalam menyerap tekanan-tekanan terhadap perekonomian (shock absorber) guna menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal.

Untuk itu dibutuhkan respons tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global ini sehingga menjadi keharusan agar APBN 2022 tetap kuat, sehat, dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel.

Menurutnya, kinerja APBD perlu didorong guna mendukung proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

Pemerintah Daerah perlu untuk mengoptimalkan dana yang saat ini cukup tinggi ‘terparkir’ di Rekening Kas Umum Daerah.

Sejauh ini realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN di Sumsel pada semester I-2022 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai Rp5,39 triliun atau turun sebesar 13,78 persen atau senilai Rp862,8 miliar dibandingkan semester I-2021.

Penurunan belanja itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya alokasi belanja modal yang secara pagu maupun realisasi lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Belanja modal 2021 lebih tinggi lantaran terdapat beberapa proyek yang merupakan carry over dari tahun 2020.

Penyebab lain yang turut mempengaruhi turunnya belanja itu adalah proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tidak sesuai rencana dan petunjuk teknis belum ada. Realisasi belanja pemerintah pusat itu, terdiri dari belanja pegawai senilai Rp2,5 triliun, belanja barang Rp1,99 triliun, belanja modal Rp929,16 miliar dan belanja sosial senilai Rp5,97 miliar.

Selain belanja pemerintah pusat oleh kementerian/lembaga di Sumsel, realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga tercatat menurun.

Adapun realisasi TKDD di Sumsel mencapai Rp12,38 triliun atau turun 7,91 persen dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp13,45 triliun.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp127,6 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,3 triliun, dan Dana Desa Rp1,2 miliar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb ingatkan pemda Sumsel serap APBN respons ketidakpastian global