Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak agar panitia seleksi (pansel) dan Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan guru non ASN yang lolos passing grade pada 2021.
“P2G mengapresiasi Kemenpan RB yang baru mengeluarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, di Jakarta, Senin.
P2G meminta dengan regulasi tersebut, para guru honorer peserta seleksi PPPK tahap 1 dan II tahun 2021 yang telah lulus passing grade namun tak ada formasi di daerahnya, agar dipastikan menjadi prioritas utama diterima PPPK seleksi tahap III yang akan digelar tahun 2022 ini, tanpa dites kembali.
"P2G mendesak agar pansel dan Pemda betul-betul memprioritaskan 193.954 guru yang sudah lulus passing grade seleksi PPPK 2021 tapi tak ada formasi. P2G mengapresiasi skema Pelamar Prioritas 1, 2, dan 3 sebagaimana diatur Pasal 5, sepanjang Pemda betul-betul melaksanakannya dengan konsisten," tambah dia.
Namun disayangkan, skema pelamar prioritas satu, dua, dan tiga tidak memasukkan kategori guru swasta yang tak lolos passing grade PPPK 2021.
Berdasarkan laporan jaringan P2G di daerah termasuk Jakarta, banyak guru swasta peserta PPPK 2021 sudah dipecat oleh yayasan, meskipun akhirnya mereka tidak lulus tes PPPK. Mestinya Permen PAN RB memasukkan kategori guru swasta menjadi Pelamar Prioritas 4, sehingga mereka masih berpeluang diterima PPPK tahun 2022 tanpa tes kembali.
P2G juga mendesak agar skema prioritas satu, dua, dan tiga dalam seleksi guru PPPK 2022 nanti dilaksanakan berdasarkan data yang valid.
“Jangan sampai guru yang tidak ikut tes PPPK Tahap 1 dan 2 tahun 2021, tiba-tiba namanya muncul sebagai prioritas dalam seleksi 2022 nanti, jelas merugikan peserta lain yang ikut tes sebelumnya," katanya yang khawatir Permenpan RB tidak akan ditindaklanjuti oleh Pemda.
Ia menilai koordinasi, harmonisasi, dan konsistensi kebijakan antara Pemda dan Pemerintah Pusat lintas kementerian lembaga menjadi penentu mutlak, agar aturan dijalankan sehingga tak merugikan guru honorer.
“Apa yang menjadi persoalan seleksi guru PPPK selama ini adalah, buruknya koordinasi antara pusat dan daerah termasuk ketidaksamaan pandangan antara Pemda dengan pemerintah pusat terkait mekanisme penggajian dan tunjangan bagi guru PPPK. P2G khawatir Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 akan menjadi 'macan kertas' dalam implementasinya oleh Pemda di daerah,” terang dia.
P2G mendesak Pemda yang belum membuka formasi guru PPPK 2021 untuk membuka formasi 2022. Kebutuhan guru ASN mengajar di sekolah negeri sangat mendesak.
“Kita mengalami kekurangan 1.312.759 guru ASN di sekolah negeri sampai 2024. Darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri di depan mata. Oleh karena itu, solusi membuka formasi guru PPPK oleh Pemda adalah solusi atas darurat kekurangan guru nasional meskipun jangka pendek,” jelas dia.
P2G mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus untuk formasi guru pendidikan agama dan budi pekerti.
Ia mengungkap, hingga 2022 ini pemerintah sebenarnya membutuhkan 242.000 guru agama berstatus ASN di sekolah negeri, dengan rincian, 125.000 guru Pendidikan Agama Islam; 57.000 guru Pendidikan Agama Kristen; 36.000 guru Pendidikan Agama Katolik; 13.000 guru Pendidikan Agama Hindu; 8.000 guru Pendidikan Agama Buddha; dan 1.000 guru Pendidikan Agama Khonghucu.
"Kebutuhan guru Pendidikan Agama di sekolah negeri tinggi sekali, tapi sangat disayangkan tahun 2022 pemerintah hanya membuka 27.303 formasi saja, jauh panggang dari api," katanya.
P2G berharap juga Pemda yang tidak membuka formasi guru agama tahun 2021 seperti Provinsi DKI Jakarta, segera membuka formasi.
P2G mendesak Presiden Jokowi membuka kembali seleksi guru PNS mulai tahun 2022 dan seterusnya karena perlu disadari bahwa guru PPPK bukanlah solusi jangka panjang melainkan jangka pendek, mengingat statusnya kontrak dengan Pemda minimal satu tahun dan maksimal lima tahun saja.
Berita Terkait
Pj Bupati Banyuasin imbau calon peserta seleksi PPPK siapkan diri
Jumat, 22 Maret 2024 5:50 Wib
129 PNS Kemenkumham Sumsel ikuti seleksi penyesuaian ijazah
Kamis, 21 Maret 2024 12:49 Wib
Jadwal seleksi PTKIN diperpanjang hingga 10 Februari 2024
Sabtu, 3 Februari 2024 18:39 Wib
Siswa ingin ikut SPNMB, baca seksama panduanya
Sabtu, 6 Januari 2024 6:18 Wib
1.766 calon PPPK Ogan Komering Ulu lulus seleksi
Selasa, 2 Januari 2024 16:52 Wib
Ratusan peserta seleksi CPNS Kemenkumham Sumsel jalani tes kesamaptaan
Senin, 11 Desember 2023 20:58 Wib
Pendaftaran seleksi petugas haji dibuka mulai 7 Desember 2023
Selasa, 5 Desember 2023 15:58 Wib
Pansel Kemenkumham Sumsel terima 1.613 lamaran penjaga tahanan wanita
Kamis, 16 November 2023 11:31 Wib