Gubernur Sumsel minta pengawasan distribusi LPG subsidi diperketat

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta pengawasan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi diperketat setelah dilakukan penyesuaian harga untuk produk LPG nonsubsidi.

“Pengawasan yang harus diperketat,” kata Herman Deru di Palembang, Selasa, ketika ditanya kemungkinan adanya pengalihan pembeli nonsubsidi ke subsidi.

Menurutnya, kemungkinan ini harus diantisipasi oleh Pertamina apalagi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok penting lainnya.

“Saya sebenarnya berharap jangan naik untuk saat ini, tapi ini sudah naik (kebijakan dari pemerintah pusat). Dan di daerah, kita lihat seperti apa penerapannya,” kata dia.

Kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh kondisi geopolitik yang memanas di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina membuat pemerintah dan Pertamina memutuskan kenaikan harga LPG nonsubsidi per 27 Februari 2022 menjadi Rp15.500 per kilogram.

Kondisi ini diperkirakan bakal pada bahan bakar umum (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax.

Menurut Herman Deru, jika pun terpaksa dinaikkan mengingat bahan bakar itu sebagian besar diimpor maka diharapkan tetap tak memberatkan masyarakat.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dalam keterangan persnya mengatakan pemerintah dan Pertamina memutuskan tak menaikkan harga LPG Subsidi 3 kilogram di tengah tren harga Contract Price Aramco (CPA) yang terus meningkat.

Pada bulan Februari ini CPA mencapai 775 USD/Metrik Ton (MT) atau lebih tinggi 21 persen dari harga rata-rata sepanjang tahun 2021.

Saat ini, LPG subsidi 3 kilogram porsi konsumsi sekitar 93 persen dari total konsumsi LPG nasional.

Subsidi ini dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu, yang mana pemerintah turut andil memberikan subsidi sekitar Rp11.000 per Kg, sehingga masyarakat dapat membeli LPG subsidi 3 Kg dengan harga yang terjangkau.

“Jadi meski tren CPA terus meningkat, LPG subsidi 3 Kg tidak mengalami perubahan harga. Harga LPG subsidi 3 Kg tetap mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat,” kata Irto.

Irto melanjutkan Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan penyesuaian harga hanya berlaku untuk LPG nonsubsidi seperti Bright Gas yang porsi konsumsinya hanya persen.

“Penyesuaian harga yang berlaku mulai tanggal 27 Februari 2022 ini juga telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG nonsubsidi,” kata dia.