Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana mengatakan pihaknya sejauh ini baru menerima 770 ribu usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari total sebanyak 1,3 juta formasi.
Bima Haria Wibisana di Makassar, Kamis, mengatakan belum tercapainya usulan kuota sesuai formasi yang disiapkan pusat, dikarenakan pemerintah daerah masih melihat sejauh mana kemampuan keuangan masing-masing.
"Jadi usulan yang masuk belum mencapai 1 juta, baru hampir 800 ribu. Jadi instansi banyak yang merelokasikan anggarannya ke masalah COVID-19," ujarnya pada Rapat Koordinasi Kepegawaian "Persiapan Seleksi CPNS dan PPPK".
Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki APBD sebesar Rp77 triliun dan sebagiannya untuk bayar pegawai, namun karena datangnya pandemi maka hanya menyisakan hingga Rp37 triliun. Adapun sebagiannya digunakan untuk penanganan COVID-19.
Untuk itu, meskipun pemerintah sudah membuka formasi hingga 1,3 juta atau tepatnya 1,275 ribu, namun usulan pemerintah daerah sampai saat ini belum memenuhi kuota yang tersedia.
Pembukaan formasi yang begitu besar oleh Menpan-RB, tentunya menjadi sejarah tersendiri di Indonesia.
"Sebanyak 1,3 juta itu rekor Indonesia bukan rekor dunia. Biasanya itu, kita hanya menerima sebanyak 120 maksimal 200 ribu formasi," jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah mengusulkan 9.493 kuota untuk formasi PPPK guru dan Kemenpan-RB telah menyetujui 8.371 kuota.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengusulkan formasi tenaga kesehatan untuk jalur CPNS sebanyak 112 kuota.
