Kabaintelkam Polri: Tindakan KKB di Papua mengerikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tanah Papua sudah mengerikan sehingga pemerintah melabeli sebagai teroris.

"Perbuatan mereka itu sudah sangat mengerikan," kata Komjen Pol Paulus Waterpauw di Jakarta, Senin.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan tetapi juga menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum.

Bahkan, Komjen Pol Paulus mengatakan saat terakhir kali ke Yahukimo mengetahui seorang pekerja yang sedang membawa batako dipanah oleh KKB. Setelah jatuh, korban kemudian dihabisi menggunakan kapak.

Baca juga: Polri akui sulit tangani KKB karena menguasai medan
Baca juga: Kabaintelkam Polri: Tindakan KKB di Papua mengerikan
"Setelah menghabisi korban, mayatnya dibuang ke kali. Perbuatan mereka itu sangat mengerikan," ujarnya.

Perlu diingat lanjut mantan Kapolda Papua dan Papua Barat tersebut, KKB hanya kelompok kecil dan bukan mewakili masyarakat Papua.

Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak terutama masyarakat Papua agar tidak terbawa perasaan dengan pelabelan teroris kepada KKB karena ditujukan khusus kepada kelompok tersebut dan bukan masyarakat Papua secara umum.

"Itu kelompok saja. Mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Itulah sebabnya mereka dicari," tutur-nya.

Demikian juga dengan kelompok lain yang dipantau oleh Polri sekitar empat hingga lima kelompok, hanya saja prosesnya tidak langsung diumumkan dan diputuskan karena harus lewat pengadilan.

"Hari ini sedang diuji di pengadilan atau disampaikan daftar-daftar itu dengan berbagai tuntutan perbuatan mereka yang kemudian akan diputuskan oleh hakim," ujar jenderal bintang tiga kelahiran Fakfak, Papua Barat tersebut.

Terakhir, saat ini ia meminta masyarakat untuk tetap sabar dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.