Jakarta (ANTARA) - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo tentang wacana perombakan kabinet yang belakangan ini mencuat.
Ia mengingatkan, perombakan kabinet itu prerogatif presiden dan bahwa perombakan kabinet itu adalah peristiwa biasa laiknya pergantian pemain sepakbola saat pertantingan.
“Menurut hemat saya, ya sudahlah perombakan kabinet ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, termasuk katakanlah (orang-orang) yang ada di lingkaran Istana. Jangan kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu didramatisir,” kata dia, saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Ia kemudian menyebut perombakan kabinet merupakan peristiwa biasa yang mirip dengan pergantian pemain sepak bola saat pertandingan. “Jadikan reshuffle sebagai hal biasa, ibarat tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya kita sikapi biasa saja,” ujar dia.
Terkait isu itu, wakil ketua umum PPP itu menegaskan perombakan kabinet merupakan prerogatif presiden. Oleh karena itu, ia meyakini belum ada pihak lain yang mengetahui siapa yang akan diganti atau akan mengganti posisi pucuk pimpinan kementerian tertentu.
Sejauh ini, kata dia, PPP belum menerima informasi atau tawaran khusus dari presiden terkait isu perombakan kabinet karena perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.
Perombakan kabinet itu, kata dia, kemungkinan hanya berupa pergantian atau pergeseran tanpa mengubah komposisi yang ada.
“Tidak ada penawaran kursi baru. Soal posisi kabinet, baik dari partai-partai politik maupun profesional itu sudah tetap,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa, yang masuk di kabinet sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai perombakan kabinet dengan presiden.
“Belum, belum (ada komunikasi),” kata dia, saat ditemui di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan lain di tempat yang sama, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengingatkan presiden agar menjadikan perombakan kabinet sebagai momen berbenah dan tidak sekadar jadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu.
“Saya kira presiden punya hak prerogatif (untuk merombak) kita serahkan ke presiden. Yang penting, isu-isu perombakan ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana orang-orang yang terpilih memang punya kredibilitas dan memadai,” kata dia.
