Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang menargetkan seluruh warga yang kurang mampu di kota itu menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2021 dengan menganggarkan dana APBD senilai Rp8 miliar.
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda di Palembang, Jumat, mengatakan sejauh ini peserta Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS sudah sebesar 95,28 persen dari total penduduk Kota Palembang.
“Saat ini terdapat sekitar 200 ribuan jiwa lagi yang belum terdaftar. Ini berdasarkan pendataan warga prasejahtera oleh instansi terkait,” kata dia.
Walau demikian, khusus warga yang belum terdaftar itu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan karena Pemkot Palembang memberikan kebijakan, asalkan warga tersebut memiliki KTP domisili Kota Palembang.
“Jangan takut, meski belum mempunyai kartu JKN-KIS mereka tetap bisa berobat di puskesmas dan RSUD Bari Palembang, asalkan bawa KTP,” kata dia.
Ia menjelaskan untuk mencapai target tersebut, dirinya telah mengingatkan jajaran pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga untuk aktif dalam pendataan warga yang belum menerima KIS.
Fitri mengatakan, untuk mendapatkan kartu JKN-KIS ini, warga yang tak mampu juga dapat aktif dengan mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan tempat berdomisili sehingga proses menjadi lebih cepat.
“Ini merupakan komitmen kami sejak awal, bagaimana warga tak mampu ini dapat mengakses layanan kesehatan,” kata dia.
Kota Palembang resmi mencapai universal health coverage (UHC) di mana peserta Jaminan Kesehatan Nasional—Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS sudah sebesar 95,28 persen dari total penduduk kota itu.
Terkait bantuan ke warga tak mampu ini, Pemkot Palembang telah mengelontorkan dana Rp17 miliar pada 2019.
Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 1,51 juta jiwa dari total 1,59 juta jiwa penduduk Palembang.
Untuk mencapai UHC, Pemkot Palembang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkulu Elsa Novelia mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Palembang untuk mencapai UHC.
“Salah satu segmen terpenting adalah didaftarkannya kepesertaan JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jamkseda. Sampai saat ini sejumlah kabupaten/kota berpacu untuk memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakatnya,” kata dia.
Berita Terkait
Bank Indonesia terapkan strategi KIS untuk terus tumbuhkan perekonomian Sumsel
Selasa, 21 November 2023 14:15 Wib
BPJS Kesehatan Palembang tingkatkan edukasi program JKN
Rabu, 20 September 2023 20:46 Wib
BPJS Kesehatan Palembang gandeng PKK gelar senam lansia
Jumat, 14 Juli 2023 20:15 Wib
BPJS Kesehatan Palembang klarifikasi banyaknya KIS tak berfungsi
Rabu, 5 Juli 2023 13:47 Wib
BPJS Kesehatan Palembang tambah jumlah faskes tingkatkan pelayanan masyarakat
Sabtu, 27 Mei 2023 16:24 Wib
BPJS Kesehatan Palembang optimalkan fungsi layanan PIPP
Kamis, 13 April 2023 18:43 Wib
Pemkot Palembang usul BPJS Kesehatan hapus sistem berjenjang untuk pengguna KIS
Kamis, 2 Maret 2023 23:14 Wib
Pemkot Palembang lakukan evaluasi pelayanan rumah sakit
Selasa, 7 Februari 2023 23:10 Wib