Palembang pertahankan program mandatori di tengah pandemi COVID-19

Palembang (ANTARA) - Pemkot Palembang berupaya mempertahankan program-program bersifat mandatori dan berupaya menjaga realisasi capaian pembangunan meski terus dibayang-bayangi dampak COVID-19.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Harrey Hadi, di Palembang, Sabtu, mengatakan program bersifat mandatori itu seperti pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur bantuan Kementerian PUPR.

"Kami sudah sepakat bahwa program yang sifatnya mandatori termasuk proyek strategis nasional tetap jalan, hal-hal selain itu dan tidak menjadi pokok maka kami revisi," ujar Harrey.

Pembangunan infrastruktur yang bersifat mandatori seperti restorasi Sungai Sekanak Lambidaro dan pembangunan jembatan layang sekip diupayakan tetap terealisasi tahun ini.

Menurut dia wabah COVID-19 memang cukup berdampak pada program yang telah ditetapkan sesuai RKPD dan KUA PPAS tahun 2019 Kota Palembang, sehingga beberapa perencanaan yang harusnya terealisasi pada 2020 ditinjau ulang.

Peninjauan itu juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang meminta refocusing program pemerintah daerah dalam prioritas penanganan COVID-19.

Ia menyebut bahwa anggaran belanja dinas, kegiatan rapat, perjalanan dinas dan belanja modal yang tidak prioritas telah dipangkas karena bukan termasuk mandatori, namun dampak pemangkasan tersebut juga membuat target pembangunan ikut digeser.

"Target tahun ini mungkin ada yang dikurangi dan akan dikejar tahun-tahun berikutnya sesuai RPJMD 2018-2023," tambahnya.

Meski memangkas program, merevisi target, dan merelokasi anggaran Rp200 Miliar untuk penanganan COVID-19, pihaknya berupaya tetap menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terkoreksi jauh dari realisasi capaian 2019 yakni 5,9 persen.

"Tahun ini kami sebenarnya menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa di 6 persen, dengan catatan bahwa wali kota menskenariokan penanganan kondisi COVID-19 ini sampai Juni 2020, makanya kami perlu lihat kondisi apakah target masih realistis," jelas Harrey.

Selain itu ditetapkannya COVID-19 sebagai menjadi bencana nasional juga berdampak pada transfer dana pusat ke daerah yang diprediksi ikut berkurang, sehingga perlu rasionalisasi anggaran agar tidak terjadi defisit, kata dia.