Palembang (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya (BEM KM Unsri) Palembang berupaya membantu petani di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menyelesaikan sengketa lahan dengan pihak perusahaan perkebunan PT Arta Prigel.
"Kami terpanggil membantu menyelesaikan sengketa lahan antara petani dengan perusahaan perkebunan besar karena dampak sengketa berkepanjangan itu pada 21 Maret 2020 terjadi insiden berdarah yang mengakibatkan dua petani meninggal dunia," kata Presiden Mahasiswa KM Unsri, Muadz di Palembang, Kamis.
Untuk membantu petani, BEM KM Unsri akan melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dan pusat serta pihak terkait termasuk PT Arta Prigel guna menemukan solusi yang tepat mengakhiri sengketa lahan di Kabupaten Lahat dan daerah Sumsel lainnya.
Dia menjelaskan, Sumsel menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat konflik agraria yang cukup tinggi.
Hingga sekarang ini tercatat hampir 50 persen kabupaten/kota di provinsi ini terdapat konflik agraria yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi keributan dan menimbulkan korban jiwa di pihak petani seperti yang terjadi di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Lahat.
Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria antara 2015-2019 terdapat 55 orang meninggal dunia, 75 tertembak, 757 orang dianiaya, dan 1.298 dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.
Agar permasalahan tersebut tidak meluas dan menimbulkan korban yang lebih banyak, pihaknya menyatakan sikap mengecam tindakan PT Arta Prigel yang telah menewaskan dua orang petani serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengecam tindakan tersebut.
Kemudian menuntut PT Arta Prigel untuk segera mengembalikan tanah masyarakat Desa Pagar Batu yang dirampas paksa pada tahun 1993, serta bertanggung jawab atas terbunuhnya dua orang petani dan dua lainnya yang mengalami luka serius.
Meminta pihak kepolisian, Komisi Nasional HAM serta instansi terkait lainnya untuk mengusut tuntas kasus terbunuhnya dua orang petani Desa Pagar Batu tersebut.
Menuntut pemerintah baik tingkat pusat (dalam hal ini Presiden) hingga daerah (dalam hal ini Gubernur, Bupati hingga unit perangkat Kecamatan/Desa terkait) untuk melaksanakan reforma agraria sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
Menghentikan keterlibatan aparatur negara baik TNI/Polri dalam konflik agraria yang terjadi di manapun dan kapanpun, kata Presiden Mahasiswa KM Unsri.
Berita Terkait
Unsri menerima mahasiswa baru jalur KIP lebihi kuota
Rabu, 27 Maret 2024 19:16 Wib
Jalur SNBP Unsri Palembang terima 1.749 calon mahasiswa baru
Selasa, 26 Maret 2024 19:54 Wib
Kemenkumham Sumsel gandeng Unsri untuk tingkatkan pemahaman hukum masyarakat
Senin, 25 Maret 2024 23:05 Wib
Fakultas Pertanian Unsri sosialisasi pengendalian hama tanaman semusim
Selasa, 13 Februari 2024 21:26 Wib
Sepekan, banjir Demak hingga mahasiswa Unsri raih medali emas IPITEX
Sabtu, 10 Februari 2024 7:49 Wib
Mahasiswa Unsri raih emas di Thailand Inventor Day IPITEX 2024
Kamis, 8 Februari 2024 16:34 Wib
Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan
Senin, 5 Februari 2024 21:19 Wib
Pemprov Sumsel-Unsri MoU untuk survei optimalkan lahan rawa tahun 2024
Selasa, 30 Januari 2024 20:40 Wib