Palembang (ANTARA News Sumsel) - Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan Peraturan Menteri yang baru terkait keamanan angkutan daring, diantaranya kebijakan menghubungkan akun pengemudi ke keluarga penumpang.
"Tombol paniknya ada di aplikasi, jadi begitu penumpang naik, akun si pengemudi akan langsung terhubung dengan tiga anggota keluarga terdekat, entah ibu, adik, kakak atau siapapun, jadi si penumpang naik mobil apa, sopirnya siapa keluarga bisa tahu, kira-kira seperti itu," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi di Palembang, Sabtu.
Menurutnya kebijakan tersebut untuk mencegah kejahatan angkutan daring yang saat ini kian marak, namun pihaknya belum memastikan koneksi pusat tombol panik pengemudi akan terhubung ke pihak polisi atau aplikator.
Pihaknya lebih memilih tombol panik dibanding pembatas antara pengemudi dan penumpang (barier) seperti taksi di New York City karena ukuran mobil di Indonesia lebih kecil, tombol panik dinilainya sudah sesuai dengan UU Nomor 32 tentang standar keamanan.
Dia menerangkan sebelumnya peraturan Menteri terbaru sudah diuji cobakan di 6 yakni Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, Jogjakarta dan Makassar, direncanakan Desember sudah bisa diterapkan menyeluruh semua kota.
"Di peraturan meteri (PM) yang baru saya lampirkan standar pelayanan minimal, orientasinya mulai aspek keselamatan kecelakaan lalu lintas pengemudi serta penumpang, artinya ada asuransi, lalu keamanan, didalamnya termasuk rekrutmen, dan pihak aplikator sendiri sudah mulai memperbaiki proses rekrutmen mitranya," ujar Budi Setyadi.
Dibanding PM 108 yang sudah dicabut, PM terbaru tidak mengatur mengenai uji KIR angkutan daring, namun beberapa regulasi seperti batas kota, jangkauan wilayah operasi dan tarif tetap dimasukkan, jelas Budi Setyadi.
Sementara saat dimintai tanggapan atas 4 kasus tewasnya sopir taksi daring di Palembang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta aplikator penyedia jasa angkutan daring meningkatkan keamanan dengan seleksi ketat para mitra pengemudi.
"Sejak lama saya katakan proses rekrutmen harus baik, punya kualifikasi, tidak sembarangan, karena harus melayani banyak penumpang," kata Budi Karya Sumadi usai peringatan Harkesnas ke 54 di Palembang.
Berita Terkait
Judi online rusak kondisi finansial, banyak kasus jerat warga
Selasa, 23 April 2024 10:42 Wib
Pemerintah bentuk satgas terpadu untuk berantas judi online
Kamis, 18 April 2024 16:56 Wib
Kaspersky bagikan tips hindari penipu online di musim liburan
Sabtu, 13 April 2024 11:56 Wib
Sopir online minta paksa uang dari wanita karena mau nikah
Senin, 1 April 2024 16:42 Wib
Pinjaman dana online naik menjelang Lebaran, AFPI minta masyarakat bijak
Jumat, 22 Maret 2024 4:05 Wib
Jaringan produsen konten porno digaruk, ternyata melibatkan anak
Sabtu, 24 Februari 2024 14:06 Wib
Akibat kecanduan judi online nasib pria di OKU mengenaskan
Rabu, 21 Februari 2024 21:41 Wib
Google tingkatkan fitur untuk dukung belajar online
Rabu, 21 Februari 2024 11:40 Wib