Musi Rawas Utara (ANTARA News Sumsel) - Ada beberapa modus yang biasa dilakukan oleh oknum kepala desa dan pejabat pemerintahan dalam penyelewengan dana desa dan dana alokasi desa.
"Sebenarnya modusnya itu sama saja dengan modus penyelewengan anggaran daerah," kata Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Musi Rawas, Iptu Rosyidi saat menjadi narasumber workshop evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Kamis.
Menurut dia, modusnya antara lain seperti membuat rancangan anggaran diatas harga pasar, membuat pertanggungjawaban bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut berasal dari sumber lain, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, menggelembungkan pembayaran peralatan kantor, memungut retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak, melakukan permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa, serta membuat kegiatan proyek fiktif yang biayanya dibebankan dengan dana desa.
Padahal katanya, pengelolaan dana desa harus betul-betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa atau perangkat desa.
"Hal utama yang harus dijunjung tinggi dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat adalah kejujuran, baik itu dana desa, alokasi dana desa, maupun anggaran lainnya," kata dia.
Karena dengan kejujuran dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab.
Kenali modus penyelewengan dana desa
Ilustrasi- Dana desa (ANTARA)
....modusnya antara lain seperti membuat rancangan anggaran diatas harga pasar, membuat pertanggungjawaban bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut berasal dari sumber lain, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun
