BMKG: Warga dapat kembali ke rumah

id BMKG,gempa,lombok

BMKG: Warga dapat kembali ke rumah

Sejumlah korban gempa bumi berada di tenda pengungsian SDN 1 Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Selong, NTB, Senin (30/7/2018). (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Mataram, NTB  (ANTARA News Sumsel) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menginformasikan kepada seluruh masyarakat Lombok, mereka sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing.

"Warga sudah boleh jika ingin kembali ke rumah, keadaan sudah berangsur aman," kata Dwikoritas di Mataram, Lombok, Kamis dini hari.

Kepala BMKG menjelaskan bahwa titik puncak getaran gempa dan potensi tsunami sudah terlewati. Sehingga yang muncul hanya getaran gempa susulan yang semakin mengecil.

Sensor-sensor pendeteksi gempa sudah menunjukkan angka yang wajar untuk patahan yang berada di laut Flores. Gempa susulan menurutnya akan sering terjadi namun tidak memberikam dampak yang merusak.

Sementara itu, Pos Komando Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat masih memverifikasi beberapa data berbeda mengenai korban jiwa akibat gempa yang mengguncang wilayah Lombok pada Minggu malam (5/8).

"Komandan satuan tugas dan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera mengklarifikasi empat versi data korban meninggal berbeda yang beredar," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo mengatakan data korban meninggal dunia harus segera disepakati bersama karena merupakan hal yang sensitif, dan perlu menekankan bahwa data yang dirilis harus sama dan itu merupakan kewenangan BPBD Nusa Tenggara Barat.

Di media sosial beredar data jumlah korban meninggal dunia yang lebih banyak dari yang dirilis BNPB.

Sutopo mengatakan Pos Komando BNPB dan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Nusa Tenggara Barat masih memverifikasi kebenaran data tersebut.

"Laporan data korban harus dilampiri identitas korban yaitu nama, usia, jenis kelamin dan alamat asal untuk menyatakan bahwa data korban korban tersebut benar," jelasnya.

Sutopo mengatakan data korban meninggal dunia akan menjadi dasar pemberian santunan dari pemerintah, karenanya harus terverifikasi.

"BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat sudah meminta Bupati Lombok Utara untuk memberikan lampiran identitas korban meninggal di Kabupaten Lombok Utara akibat gempa bumi 7 SR untuk dilakukan verifikasi," katanya.

BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat menyatakan jumlah korban jiwa akibat gempa Lombok 131 orang hingga Rabu. Sementara TNI menyebut jumlah korban jiwa sampai 381 orang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPBD setempat menyebut jumlah korban jiwanya 347 orang dan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan jumlah korban jiwa sebanyak 226 orang.