Presiden tekankan percepatan mandatori biodiesel

id presiden jokowi,joko widodo,biodiesel,bbm,energi

Dokumen - Presiden Joko Widodo (tengah kanan) memimpin rapat terbatas tentang optimalisasi dana desa di Istana Bogor, Jawa Barat (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo menekankan pemerintah agar melakukan percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel salah satunya bertujuan menghemat devisa.

"Kenapa ini ingin saya tekankan terus dan prosesnya akan saya lihat terus, pertama menyangkut perbaikan neraca perdagangan kita yang penting sekali dan kita juga ingin mengurangi impor minyak, artinya juga akan menghemat devisa atau ada penghematan devisa di sini," kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Menurut data yang dicatat Presiden, jika implementasi percepatan penggunaan biodiesel dapat dilakukan, maka negara dapat menghemat sekitar 21 juta dolar AS atau sekitar Rp304,5 miliar (jika 1 dolar AS setara Rp14.500).

Jokowi mengingatkan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil di Indonesia, sementara penggunaan energi fosil masih begitu dominan.

Kepala Negara meminta kementerian serta lembaga BUMN untuk berkomitmen kuat dalam melakukan percepatan penggunaan biodiesel.

"Ini saya kira sudah beberapa kali kita bicarakan mengenai ini dan saya hanya melihat implementasi di lapangan ini betul-betul belum sesuai yang kita harapkan," tegas Presiden.

Persiapan dari hulu hingga hilir mengenai percepatan itu diminta oleh Presiden untuk dilakukan secara detil.

"Implementasi ini betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan tidak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan keandalan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif sehingga penggunaan biodiesel semakin meningkat dan luas," kata Presiden.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendampingi Presiden dalam rapat itu.

Kemudian Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir dalam rapat yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB. (B019).

    


 
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar