Presiden Jokowi nilai rutinitas-monoton sebabkan daya saing rendah

Serpong (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa sistem kerja yang masih bersifat rutinitas dan monoton menyebabkan daya saing Indonesia masih rendah dan akan ditinggal oleh negara lain.

"Sudah tidak musim lagi bupati, atau kepala dinas yang namanya izin berminggu-minggu, berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.

Presiden Jokowi juga menyindir masih ada bupati atau kepala daerah yang membanggakan diri bahwa mengurus izin di daerahnya yang tidak sampai seminggu.

"Kalau tidak sampai satu jam baru bangga. Apa gunanya iPad, line CPU, sistem online yang ada, kalau urus izin seminggu, lebih sebulan, lebih setahun. Investor mana yang mau datang kalau keadaan sekarang diterus-teruskan, izin itu," katanya.

Kepala Negara meminta para kepala daerah yang hadir cepat meninggalkan rutinitas dalam menghadapi perubahan besar yang sedang terjadi di dunia, yaitu namanya era digital, yang namanya revolusi industri 4.0.

Untuk itu, dia meminta pengurusan izin bisa dipercepat seperti yang sudah dilakukan di pemerintah pusat, yakni BKPM berhasil melakukan satu jam untuk sembilan izin.

"Ini sekarang kita membuat OSS, mungkin minggu ini akan kita launching. Nanti bisa di-'track' (lacak), di mana yang berhenti, kenapa berhenti, ya memang ini zamannya serba cepat.

Sekarang bukan lagi negara besar mengalahkan kecil, tapi negara cepat mengalahkan yang lambat, kecepatan melayani, bertindak, mindset itu harus dimiliki, tanpa itu jangan bicara daya saing, inilah yang ingin terus saya ingatkan, agar pekerjaan besar bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengigatkan bahwa pemerintah masih punya angka kemiskinan yang tinggi dan bisa diturunkan.

"Pada 2016 sebesar 10,7 persen, 2017 sebesar 10,12 persen dan tahun ini satu digit angka kemiskinan kita, tapi masih besar, 9 koma yaa masih tinggi, kita maunya nol, tidak ada kemiskinan," harap Presiden.

Untuk itu, Presiden mengajak para bupati dan kepala daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kuncinya adalah investasi dan ekspor.

"Investasi itu kalau kita layani dengan baik, percepatan izin bisa diberikan," kata Kepala Negara.

Ekspor juga bisa didorong oleh investasi, apalagi jika ada investasi orientasi ekspor. "Kalau ada investasi orientasi ekspor, sudah tutup mata, berikan saat itu, karena ini akan memperbaiki neraca dagang kita," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan bahwa sekarang neraca perdagangan Indonesia masih defisit, karena masih lebih besar impor daripada ekspornya.

Karena itu, Kepala Negara mengajak pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memperbaiki sehingga neraca perdagangan bisa surplus.