Pilkada Gubernur Sumsel diharapkan jurdil

id pilkada jurdil, diskusi publik pilkada, pilkada gubernur sumsel, hindari money piltic, politik uang, tahapan pilkada, pemilu

Pilkada Gubernur Sumsel diharapkan jurdil

Diskusi Gerakan Pilkada Bersih (ANTARA Sumsel/17/Susilawati)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan pilkada sembilan kabupaten dan kota di daerah ini pada 2018 diharapkan terlaksana baik, bersih, jujur dan adil.

Pilkada yang bersih itu harus dimulai dari tahapan pilkada yaitu mulai pemutakhiran data pemilih, jangan sampai ada pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, kata Akademisi, Ong Berlian dalam diskusi publik dengan tema "Gerakan Pilkada Bersih" di Palembang, Selasa.

Kemudian masalah pencalonan diharapkan semakin baik dalam proses pencalonan, baik yang melalui partai politik maupun jalur indenpenden. Jangan sampai ada lagi istilah beli perahu, katanya.

"Kita berharap ke depan biaya politik akan berkurang," katanya, terjadinya praktik politik uang (money politic) tentunya ada beberapa pihak terlibat dalam proses ini yang pertama adalah tim sukses pasangan calon yang kerap kali melakukan tindakan itu.

Oleh karena itu dirinya menyambut baik adanya diskusi publik dengan tema gerakan pilkada bersih, karena untuk mencegah politik uang harus ada gerakan penolakan oleh pemilih sehingga dengan gerakan tersebut maka politik uang tidak akan terjadi, kata Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Joko Siswanto.

Menurut dia, gerakan ini harus lahir dari masyarakat secara langsung, karena politik uang sulit dicegah. Jika itu dilakukan maka pendidikan politik akan semakin baik.

setiap kandidat yang bertarung pasti menargetkan meraih kemenangan, namun kemenangan yang didapatkan justru tidak baik, karena berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan suara.

Oleh karena itu jangan sampai pilkada ini dirusak dengan hal yang tidak baik atau tidak jujur, mari berdemokrasi secara jujur dan adil.

Sementara pengamat Politik Unsri, Ardian Saptawan mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya jangan golput, karena Pilkada akan menentukan nasib daerah lima tahun ke depan.