Mendagri: kasus Romi juga melibatkan Harnojoyo

Rabu, 12 Agustus 2015 23:19 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo (ANTARA FOTO)

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung terkait pengangkatan pelaksana tugas Wali Kota Palembang, namun kasus suap menimpa Romi dinilai melibatkan Harnojoyo karena dilakukan untuk meloloskan keduanya dalam memenangkan pilkada.

"Terkait jabatan Wali Kota Palembang saat ini belum ada rencana pelantikan dalam waktu dekat. Konsep SK (surat keputusan) saja belum ada. Tentunya (putusan MA) akan menjadi pertimbangan saya. Kemendagri harus berhati-hati dan cermat sebelum mengambil keputusan karena terkait perkara hukum dan nama baik seseorang," kata Mendagri di Jakarta, Rabu.

DPRD Kota Palembang mengajukan uji pendapat ke MA terkait pemberhentian Wali Kota Romi Herton dan Wakil Wali Kota Harnojoyo karena keduanya terlibat kasus suap terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada saat pilkada 2013 lalu.

MA menerbitkan Putusan Nomor 04/KHS/2014 yang mengabulkan keputusan DPRD Kota Palembang mengenai pelanggaran hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh pasangan kepala daerah tersebut.

Terkait hal itu, Mendagri akan berkoordinasi dengan tim biro hukum Kemendagri serta sejumlah pakar hukum terkait penentuan pelaksana tugas Wali Kota Palembang.

Romi diberhentikan dari jabatannya karena kasus suap terhadap mantan Ketua MK pada saat pilkada.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Wali Kota Harnojoyo berhak diangkat sebagai Plt Wali Kota.

Namun, kasus suap yang menimpa Romi dinilai melibatkan Harnojoyo karena dilakukan untuk meloloskan keduanya dalam memenangkan pilkada.

Oleh karena itu, DPRD memutuskan memberhentikan keduanya sebagai pasangan kepala daerah di Kota Palembang.