Sumsel perketat pengawsan penyaluran raskin

Jumat, 26 Juni 2015 17:16 WIB

Pembagian raskin untuk kalangan warga yang kurang mampu (FOTO ANTARA)

....Berdasarkan evaluasi dan hasil monitoring, pelaksanaan penyaluran beras miskin (raskin) yang berlangsung sepanjang 2015 ini cukup baik, dan diharapkan ke depan kualitasnya bisa semakin baik....

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Dinas Sosial Sumatera Selatan berupaya memperketat pengawasan penyaluran beras untuk masyarakat miskin yang telah berjalan dengan baik selama ini.

"Berdasarkan evaluasi dan hasil monitoring, pelaksanaan penyaluran beras miskin (raskin) yang berlangsung sepanjang 2015 ini cukup baik, dan diharapkan ke depan kualitasnya bisa semakin baik," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumatera Selatan M.S Sumarwan di Palembang, Jumat.

Menurut dia, untuk memperketat pengawasan, pihaknya menugaskan tim pengawasan penyaluran raskin bekerja dengan lebih baik lagi dan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan penyaluran kepada orang yang tidak berhak.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pengurangan jatah beras yang seharusnya diterima keluarga miskin, tim pengawasan penyaluran raskin yang jumlah anggotanya terbatas mengharapkan partisipasi dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat membantu pengawasan di sekitar lingkungan masing-masing.

Jatah setiap keluarga miskin 20 kilogram, jika ada masyarakat miskin yang menerima di bawah jumlah jatah yang ditentukan itu dapat mengadukannya kepada tim pengawasan penyaluran beras untuk masyarakat miskin Dinas Sosial Sumsel atau di kabupaten/kota setempat, katanya.

Menurut dia, dengan pengawasan yang dilakukan oleh tim khusus selama ini, penyimpangan penyaluran raskin di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel bisa diminimalkan.

Untuk mempertahankan kondisi tersebut, dan menutup celah upaya penyimpangan pendistribusian raskin atau jatuh ke tangan masyarakat yang tidak berhak, akan dilakukan kegiatan pengawasan penyalurannya di lapangan lebih intensif lagi.

Melalui upaya tersebut diharapkan pelaksanaan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dapat berjalan sebagaimana mestinya dan bisa dicegah timbulnya permasalahan sosial di wilayah provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu, ujarnya.