Logo Header Antaranews Sumsel

Pemkab minta PT Lonsum lindungi hak buruh

Kamis, 25 Juni 2015 13:33 WIB
Image Print
Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti (Foto Antarasumsel.com/Ist)

Musirawas (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, minta kepada perusahaan perkebunan PT London Sumatera setempat agar melindungi hak-hak buruh dari ancaman masyarakat sekitarnya.

Para buruh di Perkebunan PT London Sumatera (Lonsum) daerah itu akhir-akhir ini merasa tidak nyaman bekerja karena mendapar ancaman dari masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan tersebut, kata Bupati Musirawas Ridwan Mukti melalui Kabag Tata Pemerintahan Rehal Ikmal, Kamis.

Hal itu dikemukakannya terkait aksi ratusan buruh PT Lonsum minta pengamanan ke DPRD dan pemerintah Kabupaten Musirawas beberapa hari terakhir.

"Kami akan menundak lanjuti penyelesaian permasalahan antara PT Lonsum dengan warga Desa Muara Rengas setempat dengan membentuk tim Adhock yang diketuai Kepala Dinas Transmigrasi," jelasnya.

Namun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi H Murtin tak bisa hadir saat itu akibat ada musibah orang tuanya meninggal, namun ada perwakilan stafnya saja.

Hasil keptusan dalam rapat yang dihadiri perwakilan aksi massa dan unsur pejabat terkait memutuskan bahwa Pemkab Musirawas melalui Dinasnakertrans akan menyurati PT Lonsum agar memberikan perlindungan dan hak-hak buruhnya.

Penyelesaian sengketa lahan antara warga dan perusahaan itu akan difasilitasi tim adhock pada minggu pertama setelah lebaran karena surat dari pemerintah daerah dikirimkan, Kamis (25/6).

Kapolres Musirawas AKBP Nurhadi Handayani melalui Kasubag Ops AKP Yul Fikri meminta buruh jangan merasa pesimis dulu kepada anggota polisi yang bertugas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat.

"Kami akan koordinasi dengan Kapolsek Muara Lakitan dan Kapolres Muara Kelingi agar segera ditindaklanjuti untuk mengamankan jalur menuju pabrik, sehingga tidak ada portal siluman dan ancaman terhadap para buruh,"tegasnya.

Koordinator buruh PT Lonsum Indra Yana mengharapkan perlindungan dari pemerintah daerah karena hampir setiap hari ada ancaman dari warga Desa Muara Rengas dan memasang portal menuju lokasi pabrik.

Intimidasi oknum warga itu terkait permasalahan lahan antara perusahaan dan warga hingga sekarang belum selesai, sehingga mereka tetap menuntut haknya termasuk minta kebun plasma.

"Kami tidak bisa bekerja dengan nyaman karena selain ancaman teror mengerikan, juga jalan menuju pabrik setiap hari ada portal siluman dan dikhawatirkan ada tanjau yang membahayakan," ujarnya.



Pewarta:
Editor: M. Suparni
COPYRIGHT © ANTARA 2026