BKKBN ajak pemerintah kabupaten gaungkan Program KB

Kamis, 4 Juni 2015 18:13 WIB

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty (ANTARA FOTO)

....seorang anak akan sadar akan kedudukannya, siapa dirinya, dan mau kemana tujuannnya dalam berkehidupan....

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengajak pemerintah kabupaten/kota menggaungkan kembali program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 4,5 juta orang/tahun atau 10 ribu bayi/hari.

Seusai bertemu dengan Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, di Banyasin, Kamis, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota memiliki peran penting dalam kesuksesan program KB karena menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan di tingkat pusat.

"Program KB masuk dalam agenda pembangunan pemerintah (nawacita) Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni tepatnya masuk dalam agenda kelima yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Bagaimana ini dapat terlaksana, tentunya membutuhkan komitmen dari pemerintah di tingkat kabupaten/kota," kata Surya.

Ia menerangkan dalam program tersebut, BKKBN memiliki dua tugas utama yakni pembangunan kesehatan dan revolusi mental.

Dalam revolusi mental, BKKBN mendorong keluarga untuk melahirkan manusia yang berintergritas, mau keberja keras, dan bergotong royong.

"Inilah inti dari tugas BKKBN yakni bagaimana setiap keluarga bisa menjabarkan Pancasila dalam kehidupan dan dalam keluarga. Sehingga, seorang anak akan sadar akan kedudukannya, siapa dirinya, dan mau kemana tujuannnya dalam berkehidupan," kata dia.

Untuk mencapai target ini, BKKBN menyadari sangat membutuhkan dukungan dari pemimpin di tingkat daerah mengingat berhubungan dengan kebutuhan di tingkat lapangan.

Saat ini BKKBN mengalami kekurangan petugas lapangan KB sebagai dampak dari pelaksanaan otonomi daerah karena beberapa petugas beralih menduduki fungsi dan jabatan lain.

"Rasio petugas KB yang ideal itu yakni satu orang petugas mengawasi dua hingga tiga desa, sementara pada kenyataannya ada petugas yang justru membawahi lima hingga 10 desa. Tentunya hal ini berdampak pada pengoptimalan program KB karena petugas yang menjadi ujung tombak justru sangat kurang di lapangan," kata dia.

Menyikapi kenyataan ini, Bupati Banyuasin Yan Anton mengatakan siap mengalokasikan dana APBD untuk penambahan petugas lapangan KB.

"Pada dasarnya Pemkab Banyuasin sangat mendukung program KB `dua anak cukup` karena sudah sepatutnya setiap keluarga itu berencana, dalam arti berencana mengenai masa depan keluarganya agar bahagia dan sejahtera," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Gubernur mengeluarkan surat edaran meminta pemerintah kabupaten/kota mengangkat tenaga kerja sukarela menjadi petugas lapangan KB non-PNS.

Meski sudah dikeluarkan Pergub-nya tapi tidak semua kabupaten/kota di Sumsel mau mengalokasikan dana untuk membayar tenaga kerja sukarela tersebut.

Sementara itu dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional ditargetkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), menurun dari 1,49 persen menjadi 1,27 persen, dan Total Fertility Rate (TFR) mencapai 2,1 (anak yang terlahir dari ibu berusia subur berjumlah dua orang) atau menurun dari 2,6 yang stagnan selama 10 tahun terakhir.

bkkbn, bkkbn sumsel, program kb, keluarga berencana, kepala bkkbn sumsel, surya chandra surapaty, pemkab banyuasin, bupati banyu asin