Bupati Muratara imbau PNS netral dalam Pilkada 2015

Sabtu, 14 Februari 2015 10:24 WIB

Musirawas Utara (ANTARA Sumsel) - Penjabat Bupati Musirawas Utara, Sumatera Selatan, H Agus Yudiantoro mengimbau para pegawai negeri sipil daerah itu netral dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 dan jangan ikut-ikutan berpolitik.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat untuk maju pada Pilkada Bupati Musirawas Utara (Muratara) 2015 dipersilahkan untuk mundur dari jabatan atau status PNS, kata Agus Yudiantoro, Jumat.

Demikian juga para camat atau kepala desa tidak ikut-ikutan berpolitik, agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada di Kabupaten Muratara tersebut.

"Saya mengharapkan para camat dan kepala desa dalam melayani masyarakat tidak menunggu Rancangan Anggaran Pembangunan (RAP) seperti satuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena langsung berhadapan dengan masyarakat," ujarnya.

Hal itu dikemukakan bupati karena ada indikasi para camat dan kepala desa senior sudah berancang-ancang untuk ikut bursa bakal calon bupati yang akan digelar pada Pilkada 2015.

"Bila ada putra daerah yang saat ini masih menduduki jabatan struktural atau fungsional di lingkungan Pemkab Muratara untuk maju bursa calon bupati, silahkan maju tapi jangan membuang isu yang meresahkan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, sejak Muratara menjadi kabupaten baru dan pisah dari kabupaten induk Musirawas saat ini semuanya sudah lengkap, baik SKPD di jajaran Pemkab maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan demikian semua harus berjalan, sehingga walaupun kabupaten bungsu bisa menyejajarkan dengan kabupaten lainnya yang lebih maju.

"Jangan berpikir bekerja santai karena kabupaten baru atau mengandalkan bantuan dari Pemprov Sumatera Selatan dan kabupaten induk Musirawas, jika ingin maju jangan melihat ke belakang lagi mari kita berpikir ke depan apa yang bisa kita perbuat," katanya.

Camat Rawas Ulu H Burlian mengungkapkan potensi alam yang kaya di wilayah itu hingga saat ini belum tergarap, sedangkan masyarakatnya tetap bertahan mengelola tanaman karet meskipun harganya anjlok hingga Rp5.000 per kilogram.

Ada puluhan potensi alam yang mestinya bisa digarap masyarakat, namun pola hidup dan berpikir masa depan masih sangat lemah, sehingga potensi itu dikelola perusahaan dari luar daerah itu.

Masyarakat lokal hingga saat ini hanya menjadi buruh perkebunan di lahan sendiri karena sebelumnya sudah dijual dengan harga sangat rendah.

"Kami mengharapkan agar masyarakat bersatu untuk mendukung pembangunan agar ke depan tidak ada lagi daerah terisolasi," katanya.