Bupati Musirawas imbau masyarakat tingkatkan Siskamling

Musirawas (ANTARA Sumsel) - Bupati Musirawas H Ridwan Mukti mengimbau masyarakat daerah itu meningkatkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) masing-masing, untuk mengantisipasi gejolak kriminal yang cendrung meningkat belakangan ini.

"Meningkatnya tindak kriminal di wilayah ini ada beberapa faktor antara lain anjloknya harga jual hasil perkebunan khususnya getah karet petani belakangan ini," kata Bupati H Ridwan Mukti di Musirawas, Kamis.

Dikatakan, rendahnya harga hasil perkebunan itu berdampak besar pada kehidupan petani sehari-hari karena harga karet tidak seimbang dengan harga beras.

Berdasarkan pemantaua di lapangan, kata dia harga karet slab basah pada tingkat pedagang pengumpul rata-rata Rp4.000

per kilogram, sedangkan harga beras di pasaran mencapai Rp10.000 per kilogram.

Dengan selisih harga yang cukup signifikan itu, maka petani harus mendapat getah karet setiap hari tiga kilogram, baru mendapat beras dan satu kilogram garam.

Namun bila hanya mendapat getah karet satu kilogram per hari berarti bisa membeli beras setengah kilogram (dua canting).

Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah berupaya menambah penghasilan petani di luar kebun karet yakni menanam palawija atau kolam ikan air deras.

Selain itu akan memperluas areal sawah irigasi teknis dengan mempercepat berfungsinya Bendungan Sungai Selangit yang akan mampu mengairi areal sawah mencapai 9.000 hektare.

Disamping meningkatkan pola tanam jaringan irigasi teknis Sungai Kelingi yang ada sekitar 8.000 an hektare menjadi rata-rata tiga kali tanam dalam setahun, ujarnya.

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Musirawas AKBP Chaidir membenarkan pascaanjloknya harga karet petani beberapa bulan terakhir, tingkat kriminal di wilayah itu meningkat.

Dengan demikian seluruh masyarakat diimbau untuk mengamankan lingkungan mereka dari ancaman kriminal yang makin meningkat akhir-akhir ini.

Komponen masyarakat turut memberikan kontribusi termasuk para aktivis proaktif menjaga situasi kamtibmas bersama dalam menghadapi masalah politik dengan tidak melakukan kegiatan yang menjadi pemasalahan sosial.

Dampaknya mengalihkan pelayanan kepolisian yang semula diarahkan untuk kegiatan pencegahan kriminalitas, menjadi mengamankan kegiatan aksi sosial tersebut, katanya.