BKKBN Sumsel jadi percontohan di Indonesia

Senin, 6 Januari 2014 14:13 WIB

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) ( Antarasumsel.com/logo/Ist)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan menjadi percontohan di Indonesia menyusul keberadaan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Empat Lawang yang fokus menanggani masalah kenaikan jumlah penduduk.

"Sementara ini tidak banyak daerah yang memiliki Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di Indonesia karena tidak mudah untuk mengedukasi dan mengajak pemerintah kabupaten untuk membentuk suatu badan yang khusus," kata Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Komunikasi BKKBN Sumsel Mukminin di Palembang, Senin.

Ia mengemukakan, keberhasilan Sumsel itu menginspirasi sejumlah provinsi di Indonesia untuk melakukan langkah serupa mengingat keberadaan BKKBD itu sangat dibutuhkan ditengah stagnasinya pencapaian BKKBN dalam sepuluh tahun terakhir.

Pada awal Desember lalu, BBKBN Jawa Timur melakukan studi banding ke Palembang untuk mempelajari strategi dalam mendirikan BKKB di kabupaten/kota.

Sejumlah perwakilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Keluarga Berencana dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdialog secara langsung dengan jajaran pimpinan BKKBD Empat Lawang dalam suatu acara silaturahmi.

"Tentunya akan berbeda jika permasalahan kependudukan dan KB ini tidak sebatas ditangani satuan kerja perangkat daerah seperti yang terjadi selama ini," ujarnya.

Ia tidak menampik, program kependudukan dan keluarga berencana nasional selama sepuluh tahun ini berjalan ditempat atau stagnan dan salah satu penyebabnya karena kurangnya komitmen para pemimpin daerah dalam masa transisi dari sentralistik menjadi desentralisasi (otonomi).

Sehingga, ia menilai, sudah saatnya pemerintah daerah bertindak tegas dalam mengimplementasikan Undang Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

"Terpenting adalah menyakinkan para pemangku kepentingan seperti bupati dan anggota DPRD bahwa masalah kependudukan dan KB ini tidak bisa disepelekan karena berdampak sosial dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, BKKBN Sumsel gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.

Keadaan itu berbanding terbalik dengan angka keikutsertaan KB di Sumsel yang berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 54 persen yakni mencapai 64 persen.