BKKBN Jatim studi banding ke Sumsel

Jumat, 6 Desember 2013 11:02 WIB

Istri Kepala BKKBN Pusat Gusnawirta Fasli Jalal (dua dari kanan), Direktur Pelayanan KB Swasta BKKBN Pusat Sri Rahayu (tiga dari kanan) pada acara studi banding BKKBN Jatim ke Sumsel di Palembang, Kamis (5/12). (Foto Antarasumsel.com/13/Humas BKKBN S

"Kedatangan ke Palembang ini tak lain untuk memetik ilmu dari Sumsel yang telah berhasil memiliki BKBD di salah satu kabupatennya yakni Empat Lawang," kata Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Suhartati.

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur berstudi banding ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (5/12), menyusul keberadaan Badan Keluarga Berencana Daerah Empat Lawang yang menjadi percontohan di Indonesia.

Sejumlah perwakilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Keluarga Berencana dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdialog secara langsung dengan jajaran pimpinan Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) Empat Lawang dalam acara silaturahmi di Gedung Perwakilan BKKBN Sumsel, Palembang.

Acara itu juga dihadiri oleh istri Kepala BKKBN Pusat Gusnawirta Fasli Jalal, Direktur Pelayanan KB Swasta BKKBN Pusat (mantan Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel) Sri Rahayu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Suhartati, Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) dan Pelayanan Perempuan Empat Lawang Roro Endang, dan Kepala BKBD Empat Lawang Sulni.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Suhartati mengatakan kedatangan jajaran pimpinan SKPD KB Jatim ini untuk mempelajari seputar strategi Sumsel dalam mendirikan Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD).

"Kedatangan ke Palembang ini tak lain untuk memetik ilmu dari Sumsel yang telah berhasil memiliki BKBD di salah satu kabupatennya yakni Empat Lawang," katanya.

Ia mengemukakan, pihaknya cukup salut dengan BKKBN Sumsel yang berhasil mengedukasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sehingga bersedia mengubah SKPD KB menjadi suatu badan yang lebih profesional dalam mengurus masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Menurutnya, hal itu tidaklah mudah mengingat setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki wewenang sendiri dalam mengatur daerahnya (otonomi daerah) sehingga tidak mesti selaras dengan kebijakan atau anjuran pemerintah pusat.

"Harapannya, sepulangnya dari Sumsel ini bisa mendirikan BKBD di seluruh kabupaten/kota di Jatim," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Keluarga Berencana Daerah (BKBD) dan Pelayanan Perempuan Empat Lawang Roro Endang mengatakan dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari SKPD KB untuk beralih menjadi suatu badan.

"Terpenting adalah menyakinkan para pemangku kepentingan seperti bupati dan anggota DPRD bahwa masalah KKB ini sangatlah penting karena memiliki dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Jika sudah dipahami maka keberadaan suatu badan yang khusus mengurus KKB merupakan suatu keharusan menurut pandangan semua orang," ujarnya.

Ia menambahkan, sejak berdirinya BKBD itu pelayanan KB di Empat Lawang menjadi lebih maksimal, optimal, dan profesional karena fokus mengurus permasalahan KKB.

"Ketersediaan alat kontrasepsi selalu terjaga, begitupula dengan dana untuk melaksanakan berbagai kegiatan karena DPRD Empat Lawang telah memberikan dukungan penuh dalam menekan angka pertambahan penduduk," ujarnya.

Dalam waktu dekat, BKBD Empat Lawang akan menambah jumlah petugas lapangan KB untuk memaksimalkan pelayanan serta meminimalisasi angka "drop out" pemakaian alat kontrasepsi.

"Dampak positif keberadaan BKBD ini sudah sangat terasa karena data terakhir menyatakan bahwa dari seratus orang pasangan usia subur terdapat 70 pasangan yang menjadi peserta KB," katanya.

Sementara, istri Kepala BKKBN Pusat Gusnawirta Fasli Jalal mengatakan sangat mengapresiasi capaian positif pelaksanaan program KKB di Sumsel.

Hal itu berkat keaktifan dalam mengedukasi para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan kualitas penduduk.

"Masalah kependudukan ini bukan masalah BKKBN saja, tapi menjadi keprihatinan bersama. Jika jumlah penduduk semakin bertambah dan tidak diimbangi dengan kualitas, tentunya akan memberatkan negara dan masyarakat sendiri karena berimbas pada kehidupan sosial," katanya.

Senada, Sri Rahayu menambahkan, BKKBN tidak bisa bekerja sendiri mengingat masalah kependudukan dan KB ini menyangkut seluruh komponen kehidupan berbangsa dan bernegara.

"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan peran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk pemantapan komitmen membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera," ujarnya.

BKKBN Sumsel gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.

Keadaan itu berbanding terbalik dengan angka keikutsertaan KB di Sumsel yang berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 54 persen yakni mencapai 64 persen.