
BKKBN Sumsel Sosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam kegiatan "Orientasi dan Pelatihan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Se-Sumatera Selatan" di Palembang, 11-12 September 2013.
BKKBN Sumsel menggandeng anggota DPR RI Surya Chandra Surapaty dalam memberikan materi program Jaminan Kesehatan Indonesia (JKN) tersebut kepada 450 peserta yang terdiri atas petugas lapangan KB, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan mitra BKKBN Sumsel.
"Kesehatan merupakan hal paling utama bagi siapa saja sehingga berdasarkan amanat Undang-Undang menjadi kewajiban pemerintah. Sementara, dalam Program JKN termasuk di dalamnya layanan Keluarga Berencana yang bertujuan menekan jumlah penduduk," katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini, menerangkan untuk memaksimalkan program JKN tersebut maka pemerintah daerah harus meniadakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk menghindari dualisme program kesehatan bagi masyarakat.
"Jamkesda mau tidak mau harus dihapuskan karena akan bertentangan dengan berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pada 1 Januari 2014, dan masalah kesehatan telah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat atau tidak lagi sebatas daerah," katanya.
Menurutnya, kehadiran BPJS itu patut disyukuri mengingat setiap warga negara Indonesia akan dijamin kehidupan sosialnya secara menyeluruh, karena pemerintah telah menunjuk PT Askes sebagai BPJS bidang kesehatan dan PT Jamsostek sebagai BPJS bidang tenaga kerja.
"Sebenarnya dengan adanya BPJS ini, justru meringankan beban pemerintah daerah, karena telah menjadi kewajiban pemerintah pusat mengingat program bersifat nasional. Jika sebelumnya, warga Sumsel akan dilindungi kesehatannya jika berobat di wilayahnya saja, tapi kini tidak menjadi masalah jika mengalami sakit di luar wilayah Sumsel," ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI mendukung penuh program BKKBN dalam pembangunan KKB, mengingat negara membutuhkan penduduk yang berkualitas untuk dijadikan aset dalam membangun bangsa dan negara.
"Pelatihan dan pendidikan ini akan menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai Kependudukan dan KB, mengingat seluruh peserta orientasi merupakan ujung tombak keberhasilan program KB di Indonesia," ujarnya.
Seusai memberikan materi dalam orientasi tersebut, Surya menjadi narasumber pada acara bincang-bincang rutin TVRI Sumsel dengan BKKBN Sumsel yang turut dihadiri Kepala BKKBN Pusat Fasli Jalal.
BKKBN Sumatera Selatan sendiri mendapat pujian dari BKKBN Pusat, berkat keberhasilan menekan laju pertambahan penduduk dengan mencatat angka keikutsertaan Keluarga Berencana di atas rata-rata nasional.
"Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang menonjol di Indonesia, karena memiliki angka cakupan KB mencapai 64 persen, sementara rata-rata nasional hanya 54 persen. Artinya, kinerja Sumsel cukup dibanggakan dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana," kata Fasli Jalal.
Sementara ini, Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Sri Rahayu mengatakan pihaknya gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012.
Meski angka keikutsertaan KB di Sumsel berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 54 persen yakni mencapai 64 persen, namun dominasi alat kontrasepsi jenis suntikan ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi BKKBN Sumsel.
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan peran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk pemantapan komitmen membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera," ujarnya.(adv)
Pewarta: Oleh: Dolly Rosana
Editor: M. Suparni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
