Cegah perbudakan Disnaker diminta perketat pengawasan

Kamis, 9 Mei 2013 17:38 WIB

Ilustrasi (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

...Kasus perbudakan buruh seperti di Kabupaten Tangerang, Banten, jadi pelajaran berharga...

Bandung (ANTARA Sumsel) - Komisi E DPRD Jawa Barat meminta agar Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperketat pengawasan industri kecil dan menengah guna mencegah kasus perbudakan buruh seperti yang terjadi di Tanggerang, Provinsi Banten.

"Kami dari legislatif mengimbau kepada pemprov dalam hal ini Disnakertrans Jabar untuk memperketat pengawasan dan mengecek langsung ke lapangan," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Kamis.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat Jawa Barat ini berharap kejadian perbudakan buruh di era modern seperti di Tangerang, tidak sampai muncul lagi di wilayah Jawa Barat maupun daerah lainnya.

"Saya sangat yakin bahwa masyarakat Jawa Barat sangat bisa memanusiakan pekerja atau kaum buruh yang membantu usahanya," katanya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, lanjut dia, diharapkan tidak asal memberi izin pada home industry tanpa ada kejelasan.

Menurutnya, dinas atau OPD yang berwenang harus bisa mengecek langsung ke lapangan tentang aktivitas pelaku industri rumah tangga yang telah meminta izin tersebut.

"Saya kira jangan dibiarkan begitu saja atau dilepaskan tanpa pengawasan, setelah izin dikeluarkan biasanya tanggung jawab dianggap selesai," katanya.

Ia mengatakan pemerintah pusat atau daerah melalui OPD-nya mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya untuk mengontrol home industry.

"Pemerintah perlu memperketat pemberian izin, jangan asal saja tanpa dicek. Dikontrol pasca memberi izin, setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali," katanya.

"Apabila dilakukan pembiaran pihaknya khawatir kejadian seperti di Tanggerang juga muncul di Jabar.

Pihaknya menambahkan, DPRD Jawa Barat selalu berkoordinasi dengan eksekutif untuk masalah-masalah ketenagakerjaan.

"Jadi untuk yang operasional langsung lebih pada pemberi kontrol. Eksekutif sebagai pelaksana. Kontrol kalau di dewan, selalu mengandalkan eksekutif. Semua pihak harus punya tanggung jawab yang sama," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan kasus perbudakan buruh seperti di Kabupaten Tangerang, Banten, jadi pelajaran berharga.

Senada dengan Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat, Aher juga berharap kejadian serupa tidak sampai muncul di Jabar.

"Tentunya peristiwa itu menjadi sebuah pelajaran. Walaupun kejadiannya di Tangerang, namun Jabar harus antisipasi agar jangan sampai muncul," katanya.

Aher menambahkan, untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak terkait dengan dunia perburuhan dan usaha diminta melakukan pengawasan ketat, salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.