Sri Sultan: Indonesia rawan konflik

Rabu, 24 April 2013 13:15 WIB

Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima kenang-kenangan dari panitia Konferensi Nasional Sosioligi 1 bertema "Kecerdasan Mengelola Konflik" di Kampus Pasca Sarjana Univeristas Sriwijaya Palembang, Rabu (24/4). (Foto Antarasumsel.com/13/Feny Selly/Aw)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, Indonesia memang rawan atas potensi konflik sosial karena dari dahulu hingga sekarang sangat kental dengan berbagai permasalahan.

Hingga saat ini konflik sosial terus terjadi dan merupakan bagian "rutinitas dan keseharian" masyarakat, kata Sri Sultan saat menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Sosiologi dengan tema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik di Palembang, Rabu.

Konferensi Nasional Sosiologi yang dilaksanakan Program Studi Magister Sosiologi FISIP Unsri itu dibuka Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan dihadiri utusan perguruan tinggi dari berbagai provinsi di Tanah Air.

Menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, intensitas dan penyebaran konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi konflik yang dihembuskan melalui media massa.

Memang, kata dia, konflik yang mencuat dalam berbagai kejadian selama ini memprihatinkan karena bukanlah muncul begitu saja, tetapi merupakan akumulasi dari ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban cenderung tidak dipenuhi dengan baik.

Konfik merupakan gesekan yang terjadi antara dua kubu atau lebih disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumber daya.

Namun dari semua itu, kata dia, proses komunikasi merupakan cara untuk keluar dari jalan buntu dalam permasalahan konflik termasuk budaya.

Memang, selama ini budaya cenderung diposisikan sekedar latar wacana dan praktik kenegaraan dan kemasyarakatan.

Kurang terartikulasinya budaya itu, dikarenakan memahami budaya secara sempit atau sebagai benda peninggalan dan mentalitas yang dikaitkan dengan kelampauan.

Sesungguhnya budaya memiliki sifat kekinian dan aktif dalam proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang selama ini ditanggapi secara sektoral.

Pendekatan kultural diawali dengan membangun saling pengertian terlebih dahulu sebagai basis untuk menciptakan rasa saling percaya, selanjutnya agar tumbuh rasa saling menghormati diantara pihak yang terlibat konflik.

Namun, kesemuanya itu harus berangkat dari sebuah dialog yang tulus, jujur dan terbuka, tetapi pesan akan lebih efektif jika organisasi atau mediator memiliki kapasitas kecerdasan sosial dalam mengelola konflik, katanya menambahkan.