PNS diduga terlibat politik praktis

Selasa, 27 November 2012 12:27 WIB

Deddy Mizwar Aktor kawakan sekaligus calon Wakil Gubernur Jawa Barat (FOTO ANTARA)

....Sikap seorang oknum PNS di lingkungan Pemprov Jabar berinisial A tersebut, berbanding terbalik dengan sikap DPRD Jawa Barat yang meminta agar PNS di lingkungan Pemprov Jabar menjaga netralistasnya dan tidak berpolitik praktis menjelang Pilgub Jab

Bandung (ANTARA Sumsel) - Oknum PNS di lingkungan Pemprov Jabar berinisial A, diduga melanggar netralitas PNS karena menyebarkan siaran pers/rilis ke wartawan yang berisi kegiatan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar 2013 yakni pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.

Menyikapi temuan dugaan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokoler Umum Pemprov Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah, Selasa, mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan itu.

"Saya belum menerima tentang hal tersebut, saya baru tahu dari rekan-rekan wartawan," kata Ruddy Gandakusumah ketika dihubungi melalui telepon.

Adapun beberapa contoh rilis yang dikirim melalui surat elektronik tersebut ialah "Deddy Mizwar Kagum Potensi Sineas Belia di Daerah" (dikirim tanggal 26/11), "Aher-Deddy Mizwar Jalani Pemeriksaan tanpa Kendala" (dikirim tanggal 24/11), "Jenderal Naga Bonar Turun Gunung" (dikirim tanggal 10/11).

Sikap seorang oknum PNS di lingkungan Pemprov Jabar berinisial A tersebut, berbanding terbalik dengan sikap DPRD Jawa Barat yang meminta agar PNS di lingkungan Pemprov Jabar menjaga netralistasnya dan tidak berpolitik praktis menjelang Pilgub Jabar.

Ia menuturkan, secara kelembagaan tidak pernah menyuruh PNS berinisal A mengirim rilis kepada wartawan tentang kegiatan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar sebagai peserta Pilgub Jabar 2013.

"Kita tidak pernah menugaskan si-PNS yang bersangkutan untuk demikian," katanya.

Menurutnya, untuk mengetahui kebenaran tersebut pihaknya berencana memanggil PNS berinisial A dalam waktu dekat ini.

"Kami akan memanggil yang bersangkutan, kalau memang terbukti akan diberikan peringatan," ujar Ruddy.

Dikatakannya, secara kelembagaan lembaga humas di Pemprov Jabar sendiri bersifat normatif teoritis administratif.

"Artinya kita harus dalam posisi kelembagaan. Kita tidak ikut campur, kegiatan politik praktis pilkada," kata Ruddy.(U.KR-ASJ)