Masyarakat waspadai cincau berformalin

Rabu, 25 Juli 2012 15:38 WIB

Ilustrasi - Bahaya formalin pada makanan (Foto Antarasumsel.com/Grafis/Awi)

....Sejumlah oknum pedagang berkeinginan meraup keuntungan lebih banyak dengan mencampurkan zat pengawet untuk meminimalkan kerugian jika barang tidak terjual....

Palembang (ANTARA Sumsel) - Masyarakat setempat diimbau hendaknya mewaspadai cincau berformalin yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Palembang selama Ramadhan.

"Meski tidak menerima laporan resmi dari masyarakat namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan jemput bola dengan memantau langsung ke pasar," kata Ketua YLKI setempat RM Taufik Husni ketika ditanya tentang pantauan selama Ramadhan, di Palembang, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengetesan dan mendapatkan cincau tidak hancur setelah dibanting, yang berarti bahan makanan tidak layak konsumsi telah beredar di masyarakat.

Menurut dia, tidak heran cincau berformalin yang beredar di sejumlah kota di Indonesia juga ditemukan di Palembang, mengingat makanan itu cukup diminati selama Ramadhan.

Sejumlah oknum pedagang berkeinginan meraup keuntungan lebih banyak dengan mencampurkan zat pengawet untuk meminimalkan kerugian jika barang tidak terjual.

"YLKI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati karena cincau tidak mungkin tahan dalam waktu lebih dari satu pekan atau tidak hancur setelah dibanting. Bahan makanan berpengawet seperti formalin dan zat perwarna berbahaya bagi kesehatan dan tidak layak untuk dikonsumsi," ujarnya.

Ia mengharapkan, Pemerintah Kota Palembang melakukan inspeksi ke sejumlah pasar tradisional.

"Untuk memberikan sanksi perlu ada bukti, artinya pemerintah harus melakukan inspeksi. Jika tertangkap tangan harus ditindak tegas seperti sanksi administrasi atau denda maksimal Rp200 juta sesuai undang-undang yang berlaku," katanya.

Masyarakat juga diminta aktif dengan membuat laporan resmi ke YLKI untuk diteruskan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) milik pemerintah kota.

"YLKI pada prinsipnya hanya menjembatani keluhan masyarakat, selain tentunya memantau penerapan undang-undang pelayanan konsumen Nomor 8 tahun 1999," katanya.(Dolly)