Pansus DPRD berharap diperjelas utang SEA Games

Kamis, 31 Mei 2012 23:44 WIB

Kembang api memeriahkan pembukaan Sea Games XXVI Komplek Jakabaring Sport Center (JSC), Palembang, Jumat (11/11). (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Panitia Khusus II DPRD Sumatera Selatan berharap ada surat yang memperjelas agar pemerintah daerah membayar utang pembangunan tiga arena pertandingan yang digunakan pada SEA Games XXVI lalu.

"Kami mengupayakan agar Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat tentang pengamanatan pembayaran utang pembangunan arena pertandingan SEA Games 2011 yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel," kata anggota Pansus II, HA Djauhari di Palembang, Kamis.

Menurut dia, untuk melunasi semua pembayaran utang pembangunan arena pertandingan itu dari dana APBD, dasar hukumnya tidak cukup kalau hanya dari Peraturan Daerah (Perda).

"Perda saja tidaklah cukup, kami meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri menerbitkan surat," katanya.

Jadi, diharapkan ada surat lagi untuk memperjelas bahwa itu diamanatkan dan diupayakan agar pemerintah daerah yang membayar utang pengerjaan pembangunan arena pertandingan SEA Games tersebut.

Ia menyatakan, pada pertemuan dengan pihak Kemendagri juga kembali dipertanyakan semua langkah yang diambil sesuai apa yang dianjurkan Kemendagri.

"Sesuai dengan yang disarankan supaya dananya dimasukkan ke dalam dana cadangan, jadi inilah yang kami pertanyakan apakah tidak menjadi masalah, dan mereka menjawab dana cadangan itu untuk sementara," katanya.

Wakil rakyat ini mengharapkan, surat-surat dari Kemendagri itu agar lebih diperjelas maksudnya kepada daerah untuk melunasi semuanya.

"Memang, semuanya harus menunggu hasil audit dari BPK dan BPKP," ujarnya.

Ia menuturkan, seharusnya dana ini ada dalam APBN, tetapi yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu tidak tersedia lagi di APBN tahun 2012, karenanya dibuat Perda untuk membayarnya.

"Sementara Perda ini menurut hemat kami dari DPRD, dasarnya masih belum kuat. Sekarang ini giliran mereka juga menyuruh pemprov untuk membuat surat ke Kemendagri lagi," katanya.

Memang untuk ini perlu cepat guna dibahas pada APBD Perubahan 2012, karena dana cadangan itu tidak mungkin cair pada APBD induk 2012 ini.

Jadi, akan dilaksanakan pada APBD Perubahan 2012 dan namanya bukan dana cadangan lagi, tetapi dimasukkan dalam dana hibah, jadi melalui evaluasi anggaran induk dan dimasukkan dalam APBD Perubahan dalam sub hibah, jelasnya.

Tiga arena pertandingan yang pembangunannya belum dibayar itu yakni lapangan tembak, lapangan atletik dan aquatik. (susi)