Komisi I DPRD kunker ke KPU Pusat

Jumat, 25 Mei 2012 11:11 WIB

Ketua Komisi I DPRD Sumsel H Yuswar Hidayatullah SIP MAP didampingi Ketua DPRD Sumatera Selatan Wasista Bambang Utoyo memberikan cenderamata kepada KPU pusat. (FOTO antarasumsel.com/Humas DPRD Sumsel/12/)

....Pilkada kali ini bakal rumit karena pada 2013 pilkada akan menumpuk di beberapa kabupaten dan kota.....

Palembang (ANTARA Sumsel) - Komisi I DPRD Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta menjelang pemilihan kepala daerah di provinsi tersebut.

"Kunjungan kerja ini dilakukan karena akan digelar pilkada di beberapa daerah di provinsi ini," kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel," H Yuswar Hidayatullah SIP MAP di Palembang, Jumat.

Menurut dia, Komisi I DPRD Sumsel melakukan kunjungan kerja ke KPU Pusat pada Rabu (23/5) terkait dengan rencana pilkada serentak yaitu pemilihan gubernur dan empat kabupaten/kota lainnya.

Dalam kunjungannya Komisi I DPRD Sumsel menyampaikan beberapa hal yang dinilai perlu segera disikapi antara lain soal pembagian dana patungan (sharing) antara provinsi dan kabupaten dan kota apabila pilkada serentak jadi dilakukan.

Pilkada serentak rencananya untuk pemilihan gubernur dan bupati Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ilir, Empat Lawang dan Banyuasin.

"Mereka (KPU) memberikan apresiasi karena kami sudah menanyakan hal-hal semacam ini jauh hari sebelumnya. Kunjungan kerja ini kami lakukan agar pilkada di Sumsel bisa terlaksana dengan baik," katanya.

Ia menilai pilkada kali ini bakal rumit karena pada 2013 pilkada akan menumpuk di beberapa kabupaten dan kota.

Komisi I DPRD Sumsel juga meminta KPU Pusat memberikan petunjuk soal pembagian dana patungan yaitu berapa besar yang harus dianggarkan provinsi dan berapa pula kabupaten dan kota.

"Kami juga minta KPU Pusat terkait dana patungan ini jika dilakukan pilkada serentak, mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang tanggung jawab kabupaten/kota," ujar Yuswar.

Selain itu Komisi I DPRD Sumsel juga menyampaikan antisipasi hal-hal yang dinilai rawan terjadi pada pelaksanaan pilkada seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT), sistem perekrutan panitia pemungutan kecamatan (PPK) dan juga antisipasi terjadinya politik uang (money politic).

Wakil rakyat itu menuturkan, hal-hal rawan yang sering terjadi pada pilkada seperti itu selama ini belum disikapi secara optimal oleh KPU dan Panwaslu, terutama soal penetapan DPT.

Sebab itu pihaknya juga meminta sistem rekrutmen PPK dilakukan terbuka untuk umum dan dengan cara profesional dan proporsional.

"Kami juga menyampaikan hal yang rawan di pilkada selama ini karena KPU dan Panwaslu tidak optimal terkait dengan penetapan DPT dan PPK, begitu pula dengan permainan politik uang yang sering terjadi," katanya.

Masa akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada 7 November 2013, kemudian bupati/wakil bupati Lahat pada 9 November 2013, Ogan Komering Ilir pada 15 Januari 2014, Empat Lawang 25 Agustus 2013 dan Kabupaten Banyuasin sekitar 14 Juli 2013.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel H Yuswar Hidayatullah SIP MAP, H Ali A Rasyid SH (Wakil Ketua), M Arwani Deny SE (Sekretaris), anggota Komisi I, Abadi B Darmo SH MH MM, H Sulgani Pakuali SIP, Ir H Bihaqqi Soefyan MM, H Arudji Kartawinata SE, MD Sakim SH MH, Ir H Aswandi Asgaf Serampoe, Drs H Badrullah Daud Kohar, Drs Mgs KHA Zaini Husin Umrie dan Dra Hj Nilawati. (adv/sus)