DPRD Sumsel konsultasi ke KPU pusat

Jumat, 25 Mei 2012 06:30 WIB

Komisi I DPRD Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja sekaligus berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. (FOTO antarasumsel.com/Humas DPRD Sumsel/12/)

...Kami juga meminta informasi kepada KPU pusat terkait dana sharing, jika dilakukan pilkada serentak, mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana yang tanggung jawab kabupaten/kota...

Palembang (ANTARA Sumsel) - Komisi I DPRD Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja sekaligus berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat menyusul akan dilaksanakannya pemilihan gubernur serta bupati/wali kota di provinsi itu.

"Kunjungan kerja itu kami lakukan karena akan digelarnya pilkada di beberapa daerah di provinsi ini," kata Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H Yuswar Hidayatullah di Palembang, Jumat.

Pilkada serentak direncanakan untuk pemilihan Gubernur Sumsel dan pilkada Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ilir, Empat Lawang dan Kabupaten Banyuasin.

"Mereka (KPU) memberikan apresiasi karena kami sudah menanyakan hal-hal semacam ini jauh-jauh hari. Kunjungan kerja ini kami lakukan agar pilkada di Sumsel bisa terlaksana dengan baik," katanya.

Ia menilai, pelaksanaan pilkada kali ini bakal rumit karena pada 2013 pilkada akan menumpuk di beberapa kabupaten dan kota.

Komisi I DPRD Sumsel juga meminta KPU Pusat memberikan petunjuk soal pembagian dana patungan, berapa besar yang harus dianggarkan provinsi dan berapa kabupaten dan kota.

"Kami juga meminta informasi kepada KPU Pusat terkait dana patungan sebab jika dilakukan pilkada serentak agar ada masing-masing tanggung jawab, misalnya mana yang menjadi tanggung jawab provinsi dan mana pula yang tanggung jawab kabupaten/kota," ujar Yuswar.

Selain itu, Komisi I DPRD Sumsel juga menyampaikan antisipasi hal-hal yang dinilai rawan terjadi pada saat pilkada seperti penetapan daftar pemilih tetap (DPT), sistem perekrutan panitia pemungutan kecamatan (PPK) dan juga antisipasi terjadinya politik uang.

Wakil rakyat itu menuturkan, hal-hal rawan yang sering terjadi pada pilkada seperti itu selama ini belum disikapi secara optimal oleh KPU dan Panwaslu terutama soal penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu, pihaknya juga meminta sistem rekrutmen PPK dilakukan terbuka untuk umum dan dengan cara profesional dan proporsional.

"Kami juga menyampaikan hal yang rawan terjadi di pilkada selama ini terkait dengan penetapan DPT dan PPK, begitu pula dengan "money politic", katanya. (ANT/KR-Sus)