Kenaikan BBM menambah beban masyarakat

Selasa, 20 Maret 2012 14:19 WIB

Petugas SPBU di Palembang sedang melayani pengisian bahan bakar minyak jenis premium di kendaraan milik pribadi. (FOTO ANTARA/Yudi Abdullah/12)

Palembang, (ANTARA News) - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bila benar-benar dilakukan pasti akan menambah berat beban hidup masyarakat, karena itu ibu-ibu yang tergabung dalam muslimah hizbut tahrir Indonesia menolak kenaikan tersebut.

"Kaum ibu adalah salah satu pihak yang langsung merasakan kesulitan demi kesulitan akibak kebijakan ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Muslimah HTI Sumatera Selatan, Qisthy Yetti Handayani di Palembang, Selasa.

Dalam aksi demonya itu, ibu-ibu juga memperlihatkan kesulitan mereka alami ketika memasak di dapur dengan masakan apa adanya saja jika harga BBM dinaikan pemerintah.

Menurut dia, sekarang saja sudah terasa dampak dari rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu, padahal baru isu kenaikan saja, apalagi kalau sudah benar-benar naik.

Sekarang ini harga kebutuhan pokok sudah naik seperti minyak goreng, telur ayam, cabai juga sudah mengalami kenaikan, katanya.

Ia mengatakan, kenaikan bahan pokok itu sudah mulai terjadi sekitar dua minggu lalu, padahal kenaikan harga BBM belum dilakukan pemerintah.

Apalagi, kalau harga BBM itu sudah ditetapkan pemerintah tentunya harga kebutuhan lainnya juga akan mengalami kenaikan seperti biaya pendidikan dan lainnya, ujar dia.

Ia menyatakan, kebijakan menaikkan harga BBM ini adalah langkah lanjut dari liberalisasi migas yang akan memberikan peran lebih besar kepada asing untuk menguasai sumber daya strategis bangsa Indonesia dari hulu hingga hilir.

Kebijakan ini secara pasti akan menambah kesengsaraan, kemiskinan dan ketidakadilan yang menimpa umat, karena itu kaum ibu Indonesia menolak kebijakan kenaikan harga BBM, ujar dia.

Jeritan kaum ibu akibat sistem kapitalisme yang membelenggu sendi-sendi kehidupan bangsa dan sikap kaum ibu menghadapinya akan disuarakan dalam "aksi kaum ibu Indonesia tolak kenaikan BBM, tolak liberalisasi migas," kata dia.

Para ibu yang berdemo ke DPRD Sumsel itu diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Solichin Daud dan anggota Komisi I DPRD setempat, Sakim.

Aspirasi yang disampaikan para ibu itu akan disampaikan ke Pemerintah Pusat, kata H Solichin Daud.
(ANT-SUS)