Jakarta (ANTARA) - Dalam dunia investasi yang sarat ketidakpastian, advance ruling hadir ibarat mercusuar di tengah kabut. Ia memberi arah dan rasa aman bagi investor yang dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan kerumitan interpretasi hukum.

Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memberikan penegasan tertulis atas perlakuan pajak terhadap suatu transaksi sebelum kegiatan bisnis dijalankan. Dengan kata lain, advance ruling merupakan jaminan kepastian di hulu,  sebelum modal benar-benar mengalir.

Kepastian hukum semacam ini kini menjadi komoditas langka dan bernilai tinggi di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Bagi pengusaha, kemampuan memprediksi konsekuensi fiskal sering kali lebih menentukan daripada sekadar insentif jangka pendek. Oleh karena itu, advance ruling bukan hanya instrumen administratif, melainkan simbol komitmen negara terhadap prinsip good governance dan pelayanan publik yang transparan.

Kepastian sebagai daya saing

Dalam konteks Indonesia, mekanisme advance ruling  memperoleh landasan kuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Kehadirannya menandai pergeseran paradigma dalam hubungan antara pemerintah dan dunia usaha: dari yang sebelumnya konfrontatif menjadi lebih kolaboratif.

Kepastian hukum kini diakui sebagai faktor reputasional yang tak kalah penting dibandingkan insentif fiskal. Negara dengan regulasi yang jelas dan stabil cenderung lebih dipercaya investor dibanding negara yang menawarkan tarif rendah namun sering mengubah aturan.

Advance ruling menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menarik investasi cepat, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang.

Berbagai riset internasional menunjukkan korelasi positif antara kepastian perpajakan dan arus investasi. Studi OECD mengonfirmasi bahwa negara dengan sistem tax ruling yang matang cenderung lebih sukses dalam menarik foreign direct investment.

Singapura menjadi contoh klasik. Dengan sistem penegasan pajak yang sudah mapan sejak 1948, negara itu mampu menyediakan prediktabilitas yang tinggi bagi investor. Tidak hanya soal tarif, tetapi juga interpretasi terhadap transaksi lintas negara, penghindaran pajak berganda, dan transfer pricing. Transparansi tersebut berkontribusi besar terhadap status Singapura sebagai salah satu pusat keuangan global paling stabil di Asia.

Belanda dan Irlandia juga menunjukkan hal serupa. Kedua negara itu memanfaatkan advance ruling untuk memberi kepastian bagi perusahaan multinasional tanpa mengorbankan integritas sistem pajaknya.

Dalam laporan IMF tahun 2021, disebutkan bahwa negara dengan kerangka ruling yang transparan dan berbasis hukum justru memiliki rasio kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Kepastian fiskal yang ditawarkan ruling tidak hanya memudahkan investor, tetapi juga mengurangi beban administratif aparat pajak, karena potensi sengketa dapat ditekan sejak awal.

Peluang dan pembelajaran

Bagi Indonesia, penerapan advance ruling adalah langkah besar dalam reformasi fiskal modern. Otoritas pajak kini memiliki peluang untuk memperbaiki citra pelayanan publik melalui instrumen berbasis kepastian hukum.

Ketika pengusaha merasa dihargai dan didengarkan sejak awal perencanaan investasi, mereka cenderung lebih patuh dan transparan. Ini sejalan dengan pendekatan cooperative compliance yang telah lama diterapkan di negara maju. Model hubungan antara fiskus dan wajib pajak tidak lagi berlandaskan kecurigaan, melainkan pada kepercayaan dan dialog terbuka.

Namun, tantangan implementasi di Indonesia tetap signifikan. Pertama, kapasitas kelembagaan harus diperkuat agar pemberian ruling tidak justru menjadi sumber ketimpangan atau ketidakpastian baru. Penegasan fiskal yang diberikan harus konsisten, terdokumentasi, dan dapat diakses sebagai referensi umum tanpa mengungkap data rahasia wajib pajak.

Kedua, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang ketat agar tidak muncul praktik regulatory capture, yakni situasi ketika keputusan fiskal dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu. Ketiga, penting adanya sistem digitalisasi permohonan dan publikasi ruling agar transparansi meningkat dan proses dapat diaudit secara terbuka.

Dampak terhadap iklim investasi

Salah satu indikator penting dari keberhasilan advance ruling adalah perubahan persepsi investor terhadap stabilitas kebijakan fiskal Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada 2024, nilai investasi asing langsung (FDI) mencapai 50,3 miliar dolar AS, naik sekitar 15 persen dibanding tahun sebelumnya.

Walaupun peningkatan itu tidak sepenuhnya dapat dikaitkan langsung dengan advance ruling, berbagai survei investor mencatat bahwa kepastian perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan ekspansi bisnis.

Dalam konteks regional, Bank Dunia dalam laporan Ease of Doing Business terakhir mencatat bahwa faktor prediktabilitas kebijakan pajak merupakan salah satu dari lima indikator terpenting yang mempengaruhi keputusan investasi di negara berkembang.

Jika Indonesia mampu mengelola advance ruling secara profesional dan berintegritas, kepercayaan investor terhadap sistem fiskal domestik akan meningkat. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama di sektor manufaktur dan jasa keuangan yang sensitif terhadap risiko regulasi.

Kepastian fiskal juga berdampak pada pembiayaan jangka panjang. Investor institusional seperti dana pensiun atau perusahaan asuransi cenderung menempatkan dananya di negara yang memiliki stabilitas kebijakan.

Mekanisme advance ruling memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia berorientasi pada predictable governance. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperbaiki sovereign risk premium Indonesia, menurunkan biaya pinjaman, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Menjaga integritas dan akuntabilitas

Meskipun potensinya besar, advance ruling juga membawa risiko bila tidak dikelola dengan hati-hati. Di beberapa negara, instrumen ini pernah disalahgunakan untuk tujuan agresif seperti tax planning berlebihan atau pemberian perlakuan istimewa bagi korporasi tertentu.

Skandal LuxLeaks di Eropa menjadi pengingat bahwa transparansi adalah kunci utama agar ruling tidak menjelma menjadi alat kompromi fiskal. Oleh sebab itu, otoritas pajak Indonesia perlu memastikan bahwa setiap ruling yang diterbitkan berbasis hukum, dilengkapi argumentasi yang kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Langkah menuju akuntabilitas dapat dimulai dengan publikasi versi anonim dari ruling yang telah terbit. Hal ini memungkinkan masyarakat dan kalangan profesional mengetahui arah interpretasi fiskus tanpa membuka identitas wajib pajak. Model seperti itu telah lama diterapkan oleh Inland Revenue Authority di Singapura dan Her Majesty’s Revenue & Customs di Inggris.

Selain meningkatkan transparansi, publikasi tersebut juga memperkuat keseragaman kebijakan antar-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, kepercayaan terhadap institusi perpajakan dapat tumbuh secara organik dari konsistensi dan keterbukaan.

Reformasi fiskal berbasis kepercayaan

Lebih jauh dari sekadar instrumen teknis, advance ruling memiliki makna strategis dalam memperbaiki relasi antara negara dan dunia usaha.

Di masa lalu, hubungan antara fiskus dan wajib pajak kerap diwarnai oleh rasa curiga dan ketidakseimbangan informasi. Pemerintah dianggap berperan sebagai penegak, sementara pelaku usaha diposisikan sebagai pihak yang harus diawasi.

Pendekatan semacam ini tidak lagi relevan di era modern yang menuntut kolaborasi dan kecepatan. Advance ruling menawarkan paradigma baru: dialog fiskal yang setara, rasional, dan saling menguntungkan.

Di tengah transformasi digital dan tuntutan transparansi global, instrumen seperti ini akan menjadi tolok ukur kematangan tata kelola pajak Indonesia. Jika berhasil diimplementasikan secara kredibel, advance ruling dapat mempercepat transisi menuju sistem perpajakan yang berorientasi pada layanan, bukan sekadar penegakan.

Dampaknya akan terasa bukan hanya pada angka investasi, tetapi juga pada meningkatnya trust capital, modal sosial yang selama ini menjadi tantangan utama reformasi birokrasi fiskal.

Kepastian sebagai warisan reformasi

Keberhasilan reformasi perpajakan bukan hanya diukur dari berapa banyak penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan, tetapi sejauh mana sistem mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan rasa aman bagi semua pelaku ekonomi.

Dalam konteks ini, advance ruling merupakan langkah strategis yang menjembatani kebutuhan investor akan kepastian dan kebutuhan negara akan kepatuhan. Ia menjadi bentuk nyata dari janji pemerintah untuk menghadirkan birokrasi yang cerdas, adaptif, dan terpercaya.

Membangun kepercayaan publik adalah proses panjang, namun dengan langkah seperti advance ruling, Indonesia telah memulainya dengan benar. Di tengah dunia yang berubah cepat, kepastian hukum bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga fondasi moral bagi tata kelola negara modern.

Bila dijalankan secara konsisten, advance ruling tidak hanya akan memperbaiki iklim investasi, tetapi juga memperkokoh keyakinan bahwa pajak dapat menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berkeadilan.

 

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi


Pewarta : Sri Haryati
Editor : Dolly Rosana
Copyright © ANTARA 2025