Palembang, Sumsel (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pendapatan negara di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai sebesar Rp7,92 triliun dalam periode Januari hingga Juli 2025.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil DJP Sumselbabel) Tarmizi di Palembang, Sumsel, Jumat, menerangkan hingga akhir Juli 2025 menunjukkan capaian positif dari sisi pendapatan negara, meskipun belanja negara masih mengalami kontraksi.
Penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penyaluran transfer ke daerah (TKD) menjadi motor penggerak utama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong aktivitas ekonomi di Sumsel.
"Pendapatan negara di Sumsel tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau 44,30 persen dari target, tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.
Ia menambahkan penerimaan perpajakan mencapai Rp6,10 triliun, terdiri atas PPN & PPnBM Rp3,25 triliun, tumbuh 22,1 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dan PPh nonmigas Rp2,79 triliun yang terkontraksi 5,2 persen.
Penerimaan bea dan cukai mencapai Rp271,47 miliar, tumbuh 61,06 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan volume ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan harga patokan ekspor (HPE).
PNBP tercatat Rp1,55 triliun dengan kontribusi utama dari PNBP lelang dan pelayanan kepelabuhanan.
Belanja negara Sumsel mencapai Rp23,78 triliun atau 48,08 persen dari pagu, mengalami kontraksi 9,86 persen(yoy).
Belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,43 triliun didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal tertekan oleh kebijakan efisiensi anggaran.
Belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos. Transfer ke daerah (TKD) menjadi pilar penting pembangunan daerah, dengan realisasi mencapai Rp17,35 triliun atau 51,56 persen dari pagu, tumbuh 3,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyaluran DBH sebesar Rp5.35 triliun, DAU Rp7,97 triliun, DAK nonfisik Rp2,49 triliun, dana desa Rp1,45 triliun, dan dana insentif Rp41,73 miliar.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat 5,42 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional. Inflasi berada di angka 2,88 persen (yoy), menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Neraca perdagangan mencatatkan surplus 3,53 miliar dolar AS, didorong oleh ekspor batu bara, pulp, dan bahan baku karet. Indeks Keyakinan Konsumen tetap berada di level optimis (113,90), sementara indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, dan Gini ratio menunjukkan tren perbaikan.
Kementerian Keuangan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan APBD di 18 pemda wilayah Sumsel melalui optimalisasi penyaluran TKD sebagai instrumen pembangunan daerah.
Kinerja APBN hingga Juli 2025 menjadi bukti nyata kontribusi fiskal terhadap penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.