Jakarta (ANTARA) - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia menyebut mekanisme pembiayaan sekolah gratis dan data terkini terkait target penerima manfaat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kebijakan pendidikan gratis.
Menurut Dewi, pasangan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024, harus menyusun program kebijakan ini secara realistis dan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat.
"Meskipun program pendidikan gratis merupakan hal yang realistis untuk dilakukan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, mekanisme pembiayaan sekolah gratis dan data terkini terkait target penerima manfaat," kata Dewi melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, kata Dewi, kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan patut oleh lembaga pendidikan terkait, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan fasilitasnya, juga harus dipersiapkan dengan matang dan dipertimbangkan lebih jauh.
Dewi mengatakan, pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan taraf hidup lebih baik, membuka kesempatan yang lebih luas, serta membangun generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, peran pemerintah sangat penting dan mencakup berbagai aspek, terutama dalam regulasi penyelenggaraan, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pengembangan kurikulum yang relevan.
Selain itu, keluarga menjalankan perannya dalam mendukung perkembangan belajar anak. Sementara, masyarakat juga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan.
"Tanggung jawab atas pendidikan seharusnya diemban bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, pihak swasta, dan seluruh pihak yang berkepentingan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti: Pendidikan gratis wajib pertimbangkan mekanisme pembiayaan
Menurut Dewi, pasangan calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024, harus menyusun program kebijakan ini secara realistis dan sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat.
"Meskipun program pendidikan gratis merupakan hal yang realistis untuk dilakukan oleh pemerintah, namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya, mekanisme pembiayaan sekolah gratis dan data terkini terkait target penerima manfaat," kata Dewi melalui keterangan di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, kata Dewi, kualitas hasil penyelenggaraan pendidikan patut oleh lembaga pendidikan terkait, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan fasilitasnya, juga harus dipersiapkan dengan matang dan dipertimbangkan lebih jauh.
Dewi mengatakan, pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan taraf hidup lebih baik, membuka kesempatan yang lebih luas, serta membangun generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, peran pemerintah sangat penting dan mencakup berbagai aspek, terutama dalam regulasi penyelenggaraan, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga pengembangan kurikulum yang relevan.
Selain itu, keluarga menjalankan perannya dalam mendukung perkembangan belajar anak. Sementara, masyarakat juga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan.
"Tanggung jawab atas pendidikan seharusnya diemban bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, pihak swasta, dan seluruh pihak yang berkepentingan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti: Pendidikan gratis wajib pertimbangkan mekanisme pembiayaan