Kades di OKU Timur jadi ujung tombak jaga netralitas pada Pilkada 2024
Rabu, 6 November 2024 8:00 WIB
Penjabat Sementara Bupati OKU Timur Edwar Juliartha. (ANTARA/Edo Purmana)
Martapura (ANTARA) - Ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan dibina untuk selalu menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di wilayah itu.
Penjabat Sementara Bupati OKU Timur Edwar Juliartha dalam pembinaan sekaligus penyerahan seragam linmas kepada kades se-kabupaten setempat di Martapura, Selasa (5/11), mengatakan netralitas perangkat desa diperlukan untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil.
"Upaya pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan pilkada yang aman, tertib, dan demokratis," katanya.
Para perangkat desa diingatkan agar tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak atau ikut mengampanyekan calon kepala daerah manapun.
Pemkab OKU Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat terus memberikan sosialisasi dan literasi hukum kepada kepala desa supaya memahami larangan yang berlaku selama masa pilkada.
"Jangan sampai ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum akibat tidak netral dalam pesta demokrasi nanti," katanya.
Menurutnya, peran ASN dan kepala desa sebagai pelayan publik yang netral merupakan pilar utama untuk memastikan proses pemilu yang adil, jujur, dan bebas dari intervensi politik.
Oleh sebab itu, kata dia, pembinaan ini dilakukan untuk mengingatkan para kepala desa tentang amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Di dalam peraturan tersebut, perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik demi menjaga integritas serta netralitas yang menjadi ciri utama pelayan publik.
"Saya juga mengimbau seluruh masyarakat OKU Timur untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan pada hari pencoblosan nanti," ujarnya.
Penjabat Sementara Bupati OKU Timur Edwar Juliartha dalam pembinaan sekaligus penyerahan seragam linmas kepada kades se-kabupaten setempat di Martapura, Selasa (5/11), mengatakan netralitas perangkat desa diperlukan untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil.
"Upaya pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan pilkada yang aman, tertib, dan demokratis," katanya.
Para perangkat desa diingatkan agar tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak atau ikut mengampanyekan calon kepala daerah manapun.
Pemkab OKU Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setempat terus memberikan sosialisasi dan literasi hukum kepada kepala desa supaya memahami larangan yang berlaku selama masa pilkada.
"Jangan sampai ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum akibat tidak netral dalam pesta demokrasi nanti," katanya.
Menurutnya, peran ASN dan kepala desa sebagai pelayan publik yang netral merupakan pilar utama untuk memastikan proses pemilu yang adil, jujur, dan bebas dari intervensi politik.
Oleh sebab itu, kata dia, pembinaan ini dilakukan untuk mengingatkan para kepala desa tentang amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Di dalam peraturan tersebut, perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik demi menjaga integritas serta netralitas yang menjadi ciri utama pelayan publik.
"Saya juga mengimbau seluruh masyarakat OKU Timur untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan pada hari pencoblosan nanti," ujarnya.
Pewarta : Edo Purmana
Editor : Syarif Abdullah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kejati Sumsel tetapkan dua tersangka kasus perintangan penyidikan korupsi jaringan internet desa
29 April 2026 5:44 WIB
Pangdam II/Sriwijaya: Jembatan Gantung Garuda jadi penggerak ekonomi warga Desa Pusar
28 April 2026 5:36 WIB
PLTU Banjarsari-FPTI Lahat kembangkan wisata 'waterfall rappelling' di Curug Perigi
24 April 2026 11:40 WIB
Terpopuler - Pilkada Sumsel
Lihat Juga
KPU: Pasangan Joncik-Arifai raih suara terbanyak pada PSU Empat Lawang
25 April 2025 17:08 WIB, 2025