Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk menaikkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Bimtek yang diselenggarakan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham itu memfokuskan pembahasan mengenai langkah-langkah percepatan kinerja SPBE," kata Kakamwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, di Palembang, Rabu.
Menurut dia, salah satu indikator Reformasi Birokrasi (RB) Meso yang menjadi fokus dalam capaian kinerja Kemenkumham adalah peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Untuk meningkatkan indeks SPBE, perlu kontribusi dari seluruh satuan kerja (satker) mulai dari kantor wilayah hingga satker atau unit pelaksana teknis (IUPT) yang tersebar di 17 kabupaten/kota khususnya dalam menyusun dokumen manajemen risiko SPBE,” ujar Kakanwil Ilham.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhiyanti didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Yulizar dan jajaran seusai mendengarkan pengarahan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Rifqi Adrian Kriswanto secara daring menjelaskan bahwa untuk meningkatkan indeks SPBE perlu kontribusi dari seluruh satker/UPT.
Kemudian menjalankan langkah lainnya seperti penyusunan dokumen penerapan manajemen keamanan informasi SPBE, menyusun daftar register aset TIK di unit kantor wilayah dan UPT.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan JF Prakom/SDM TI dalam bentuk transfer pengetahuan (knowledge), training/pelatihan/workshop oleh unit Eselon I dan kantor wilayah serta melakukan penyatuan ruang server pada kanwil.
Pemenuhan seluruh data dukung tindak lanjut indikator RB itu, ditenggat sebelum 31 Oktober 2024, sementara untuk target indeks SPBE 2024 Kemenkumham adalah “memuaskan” dengan nilai 4.70.
"Kami siap mendukung peningkatan indeks SPBE dan mendorong pemenuhan data dukung dimaksud, sampai ke jajaran di satker/UPT," ujar Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti.
"Bimtek yang diselenggarakan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkumham itu memfokuskan pembahasan mengenai langkah-langkah percepatan kinerja SPBE," kata Kakamwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, di Palembang, Rabu.
Menurut dia, salah satu indikator Reformasi Birokrasi (RB) Meso yang menjadi fokus dalam capaian kinerja Kemenkumham adalah peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Untuk meningkatkan indeks SPBE, perlu kontribusi dari seluruh satuan kerja (satker) mulai dari kantor wilayah hingga satker atau unit pelaksana teknis (IUPT) yang tersebar di 17 kabupaten/kota khususnya dalam menyusun dokumen manajemen risiko SPBE,” ujar Kakanwil Ilham.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhiyanti didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Yulizar dan jajaran seusai mendengarkan pengarahan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Rifqi Adrian Kriswanto secara daring menjelaskan bahwa untuk meningkatkan indeks SPBE perlu kontribusi dari seluruh satker/UPT.
Kemudian menjalankan langkah lainnya seperti penyusunan dokumen penerapan manajemen keamanan informasi SPBE, menyusun daftar register aset TIK di unit kantor wilayah dan UPT.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan JF Prakom/SDM TI dalam bentuk transfer pengetahuan (knowledge), training/pelatihan/workshop oleh unit Eselon I dan kantor wilayah serta melakukan penyatuan ruang server pada kanwil.
Pemenuhan seluruh data dukung tindak lanjut indikator RB itu, ditenggat sebelum 31 Oktober 2024, sementara untuk target indeks SPBE 2024 Kemenkumham adalah “memuaskan” dengan nilai 4.70.
"Kami siap mendukung peningkatan indeks SPBE dan mendorong pemenuhan data dukung dimaksud, sampai ke jajaran di satker/UPT," ujar Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti.