Jakarta (ANTARA) - Perum LKBN ANTARA atau Kantor Berita ANTARA berhasil meraih penghargaan jurnalistik tertinggi di Indonesia, yaitu Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2023 untuk kategori liputan media televisi.
Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA Indri Prasetyowati di Jakarta, Rabu (7/2/2024) mengatakan penghargaan tertinggi bidang jurnalistik di Indonesia itu diraih melalui video berjudul “Asa Pencari Keadlian” karya tim ANTARA Video Hilary Pasulu, Prisca Triferna, Syamsul Rizal, Soni Namura, Keysa Anisa, Nabila Charisty dan Nayla Rachman.
Video features tersebut menceritakan tentang catatan sejarah baru bagi perjalanan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, tentang bagaimana pemerintah Indonesia mulai menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk menangani kasus pelanggaran HAM.
Diawali dengan pengakuan Presiden RI Joko Widodo bahwa memang benar pelanggaran HAM berat pernah terjadi di Indonesia.
Pada tahun 2022 Presiden RI Joko Widodo menandatangani Kepres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM). Program ini fokus untuk memastikan korban memiliki kehidupan yang layak dan berdikari.
Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi tim redaksi, khususnya redaksi TV/Video atas pencapaian tersebut.
“Penghargaan ini tentu menjadi spirit dan tambahan energi bagi ANTARA untuk terus konsisten menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” ujar Akhmad Munir menambahkan..
Sekretaris Perusahaan Perum LKBN ANTARA Indri Prasetyowati di Jakarta, Rabu (7/2/2024) mengatakan penghargaan tertinggi bidang jurnalistik di Indonesia itu diraih melalui video berjudul “Asa Pencari Keadlian” karya tim ANTARA Video Hilary Pasulu, Prisca Triferna, Syamsul Rizal, Soni Namura, Keysa Anisa, Nabila Charisty dan Nayla Rachman.
Video features tersebut menceritakan tentang catatan sejarah baru bagi perjalanan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, tentang bagaimana pemerintah Indonesia mulai menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk menangani kasus pelanggaran HAM.
Diawali dengan pengakuan Presiden RI Joko Widodo bahwa memang benar pelanggaran HAM berat pernah terjadi di Indonesia.
Pada tahun 2022 Presiden RI Joko Widodo menandatangani Kepres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM). Program ini fokus untuk memastikan korban memiliki kehidupan yang layak dan berdikari.
Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi tim redaksi, khususnya redaksi TV/Video atas pencapaian tersebut.
“Penghargaan ini tentu menjadi spirit dan tambahan energi bagi ANTARA untuk terus konsisten menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara,” ujar Akhmad Munir menambahkan..